Ketik disini

Sumbawa

Warga Kampung Mande Gedor Kejaksaan

Bagikan

SUMBAWA – Puluhan warga Kampung Mande, Kelurahan Bugis, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, kemarin. Mereka berunjuk rasa mempertanyakan penanganan kasus pembunuhan Agus Widodo. Agus warga Kampung Mande tewas setelah dianiaya sekelompok pemuda di Simpang PLN beberapa waktu lalu.

Aksi yang dikawal ketat aparat Polres Sumbawa ini nyaris ricuh. Massa aksi yang tertahan di depan gerbang Kantor Kejari memaksa masuk menemui Kajari Sumbawa. Mengingat gerbang terkunci dan dijaga aparat kepolisian. Sementara massa aksi memaksa agar Kajari Sumbawa menemui mereka.

Karena tidak satupun pejabat kejaksaan yang datang menghampiri mereka, terjadilah aksi saling dorong. Aksi ini nyaris merobohkan pintu gerbang dan tembok kejaksaan. Pemandangan tersebut tidak berlangsung lama setelah kasat Sabhara Polres Sumbawa Iptu Matias W.AL menemui massa untuk bernegosiasi.

Akhirnya gerbang yang sebelumnya terkunci dibuka. Massa lalu ditemui Kasi Intel, Kasi Pidum, dan Kasi Pidsus Kejari Sumbawa untuk mendengarkan aspirasi massa.

Salah seorang perwakilan massa aksi, Damar dalam orasinya menyesalkan penanganan kasus pembunuhan Agus. Terutama putusan hukum terhadap dua orang pelaku yang masih di bawah umur. Sebab putusan terhadap dua pelaku tersebut dinilai rendah. Seharusnya mereka dituntut dan diputus dengan hukuman maksimal yakni tujuh tahun penjara, bukan tiga setengah tahun sebagaimana vonis hakim Selasa lalu. Mereka mengutip Pasal 351 Ayat 3 KUHP bahwa pelaku pembunuhan di bawah umur diancam hukuman minimal tujuh tahun. Sementara dalam pasal 170 hukumannya minimal sembilan tahun penjara.

Menurut Damar, rendahnya hukuman terhadap kedua pelaku itu karena aparat penegak hukum dinilai tidak profesional. Diduga penanganan perkaranya tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Terlebih lagi selama proses persidangan, pihak keluarga korban tidak pernah diinformasikan.

”Kami mendesak agar beberapa pelaku yang telah dewasa dan masih menjalani proses hukum untuk dihukum seberat-beratnya. Seumur hidup atau hukuman mati. Karena pembunuhan tersebut dilakukan secara berencana,” ujar Damar.

Mereka mendesak Kejari Sumbawa untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pembunuhan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kejaksaan juga diminta mengambil tindakan terhadap pelaku di bawah umur sesuai Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP. Serta memberikan hukuman seberatnya kepada pelaku dewasa sesuai Pasal 339 KUHP.

Massa juga mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap tiga pelaku lainnya yang masih buron. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi massa mengancam akan melakukan gerakan yang lebih besar lagi.

Menanggapi hal itu, Kasi Intel Kejari Sumbawa Erwin Indrapraja mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan pihak kejaksaan berdasarkan hasil penyidikan penyidik kepolisian yang tertuang di dalam berkas acara. Dia juga meluruskan bahwa ancaman Pasal 351 Ayat 3 yang menjerat pelaku di bawah umur. Dimana dalam pasal tersebut tujuh tahun merupakan ancaman maksimal hukumannya. Dalam penanganan perkara tersebut, pihaknya mengacu pada undang-undang peradilan anak.

”Untuk anak-anak putusannya setengah dari putusan untuk orang dewasa,” terang Erwin.

Di depan perwakilan warga, Erwin mengatakan dalam kasus ini perkaranya dibagi menjadi dua. Yakni untuk perkara anak-anak dan dewasa. Untuk terdakwa anak-anak sendiri sudah ada putusan dari majelis hakim. Sebelumnya, dua pelaku anak ini dituntut dengan empat tahun penjara. Namun, majelis hakim menjatuhkan putusan selama tiga tahun enam bulan penjara. Dalam proses hukumnya juga sudah melalui SOP yang ada.

Sementara untuk terdakwa yang dewasa, saat ini sidangnya masih dalam proses pemeriksaan saksi. Prosesnya masih belum mencapai agenda tuntutan terdakwa. Dalam KUHAP, pihaknya juga tidak memiliki kewenangan untuk menghadirkan pihak keluarga korban. Sebab, pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk menghadirkan saksi. ”Itu aturan sesuai KUHP dan KUHAP sebagai acuan kita dalam melaksanakan persidangan,” katanya.

Erwin menjamin pihaknya tetap profesional menangani perkara ini. Kepada massa aksi diminta untuk tidak khawatir. Sebab, kejaksaan, kepolisian dan pengadilan merupakan tangan kanan dari korban. Artinya, pihaknya menyampaikan aspirasi dari korban sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setelah mendapat penjelasan, massa meninggalkan kantor kejaksaan. (run/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka