Ketik disini

Headline Metropolis

Asikin: BPN Harus Batalkan!

Bagikan

MATARAMA�– Polemik sertifikat hak milik (SHM) di hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur juga mendapatkan perhatian dari akademisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Zainal Asikin mengatakan, SHM di hutan Sekaroh harus dibatalkan. “BPN harus rela, ikhlas membatalkan itu,a�? kata Asikin, kemarin (27/10).

Menurutnya, masalah seperti ini tidak hanya terjadi di Sekaroh. Akan tetapi banyak juga di tempat lain seperti di hutan Sekotong Lombok Barat. Meski sudah masuk kawasan hutan, tetapi BPN tetap saja menerbitkan sertifikat.

Untuk itu ia meminta BPN membatalkan saja sertifikat yang sudah dikeluarkan jika ada cacat administrasi. Sebab masalah ini hanya akan menambah gaduh masyarakat di bawah. a�?Yang membuat masyarakat gaduh inikan dalangnya BPN, tanpa koordinasi dengan kehutanan menertibkan sertifikat,a�? kata Asikin.

Penertiban sertifikat tanpa koordinasi inilah yang membuat banyak sengketa. Terutama antara orang yang memegang sertifikat karena saling klaim memiliki lahan. Maka solusinya ke depan menurut Asikin adalah BPN dan Dinas Kehutanan harus duduk satu meja, membuktikan apakah benar sertifikat yang dikeluarkan ada di tanah hutan lindung atau tidak.

Sebab selama ini, data dan peta mereka selalu berbeda. Masing-masing pihak punya dasar yang beda. Akhirnya terjadi konflik antar dua lembaga pemerintah ini. Jika terus berpegang pada data masing-masing maka akan terjadi saling gugat antar lembaga negara.

a�?Kalau dia tidak duduk bersama selalu konflik. Bukan hanya di Sekaroh tempat lain juga sama, sertifikat yang dikeluarkan BPN bermasalah saja,a�? ujarnya.

Dikatakan, jika BPN dan Dishut tidak mau bersama, maka kondisinya akan gaduh terus. BPN menerbitkan sertifikat, sementara dinas kehutanan melarang. Demikian seterusnya tanpa ada penyelesaian.

Dalam hal ini, dia bukan berarti membela Dinas Kehutanan. Akan tetapi membela kebenaran untuk menjaga hutan. Jika terus menerus diberikan sertifikat milik, maka negara akan rugi karena hutan lindung akan rusak. Setelah ada SHM, maka dibuatkan hotel dan villa di lahan hutan. a�?Di pantai-pantai itu orang asing semua (yang punya) bukan orang NTB,a�? katanya.

Pembatalan menurutnya sangat memungkinkan, jika sertifikat salah prosedural maka harus dihapus. Solusinya yang bisa ditawarkan kepada masyarakat bila SHM dihapus adalah dengan membangun pola kerja sama. Masyarakat diberikan mengelola hutan dalam jangka beberapa tahun agar kawasan itu bisa produktif.

Terpisah, tokoh masyarakat Jerowaru Lalu Mukarraf meminta kejaksaan segera mengusut tuntas kasus sertifikat di hutan Sekaroh. Menurut dia, sebelumnya penyelesaian masalah ini sudah coba dilakukan. Salah satunya dengan menghadirkan semua pihak terkait untuk duduk bersama. “Tetapi sampai sekarang belum selesai juga,” keluhnya.

Karena BPN menurutnya tetap bersikukuh bahwa telah menerbitkan SHM sesuai prosedur. Sementara Dishut tetap berpatokan pada SK Menteri Kehutanan bahwa Sekaroh adalah hutan lindung yang masuk kawasan RTK 15. “Untuk itu saya mendorong agar diselesaikan secara hukum saja, supaya tidak berkepanjangan,” tambahnya.

Dia mensinyalir jumlah SHM di Sekaroh bisa terus bertambah. “Awalnya kami temukan 7, kemudian kami temukan 32 SHM. Temuan ini juga ikut dibenarkan BPN setelah kami sampaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dishut NTB Hj Husnanidiaty Nurdin mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan dokumen secara lengkap ke jaksa tipikor. Selain itu, pihaknya juga siap duduk bersama lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini. (ili/rur/r7)A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka