Ketik disini

Sumbawa

Kajari Warning Kepsek Pungli

Bagikan

TALIWANG a�� Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Paryono SH mengingatkan kepala sekolah (Kepsek) dan guru untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli).

Permintaan itu disampaikan langsung pihak kejaksaan dihadapan ratusan kepsek dan guru SD dan SMP se KSB di kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), kemarin saat pemaparan tentang pengelolaan dan penggunaan angaran pendidikan baik itu dari APBN maupun APBD.

Pungli saat ini menjadi atensi khusus pemerintah. Termasuk salah satunya pungli di sektor pendidikan yang kerap kali mendapat soroton publik. Dihadapan ratusan Kepsek SD dan SMP kemarin, Kajari secara khsusus mengingatkanA� kepada semua pelaku pendidikan, agar tidak main-main mengelolaA� anggaran pendidikanA� yang bersumber dari APBN maupun APBD. Sebab kata dia, dukungan pemerintah disektor pendidikan sangat serius. Itu dibuktikan,A� digulirkan sejumlah kebijakan mendukung pembangunan sektor pendidikan. Diantaranya, Dana Alokasi Khusus (DAK), Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan sejumlah bantuan lain guna mendukung sektor pendidikan setiap tahun anggaran.A� Semua bantuan itu saat ini dikelola, dimanfaatkan dan dibelanjakan secara langsung oleh sekolah penerima. Artinya, kepsek bertanggung jawab penuh pada mengelola manajemen sekolah dari segala aspek.

a�?a��Untuk menghindari masalah hukum termasuk tindakan pungli, kepsek harus selektif dalam penggunaan dana pendidikan sesuai peruntukannya. Saya juga minta supaya penggunaan dana itu mengikuti juklak-juknis yang telah ditetapkan pemerintah,a��a�� tegasnya.

Jika penggunaannya melangaar aturan, maka konsekwensinya tentu akan berusan dengan hukum. Pihaknya tetap akan memproses semua kasus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana merugikan keuangan negara maupun daerah. a�?a��Tidak ampun, kita akan tetap menindak pelanggaran hukum atas penggunaan keuangan negara,a��a�� katanya.

Saat ini, penggunaan uang negara disemua tingkatan sudah diawasi secara ketat. Bahkan pengelolaan keuanganA� saat ini sudah dilakukan secara elektronik. Artinya, semua yang dibelanjakan sekolah terpantau. Jika penggunaannya tidak sesuai atura, otomatis akan ditolak sistim. Kesalahan ini tentunya akan berimbas pada persoalan hukum. a�?a��Setiap pelanggaran itu tentu ada konsekwensi. Salah satunya tentu akan diproses secara hukum,a��a�� jelasnya.

Kendati demikian, kepsek tidak perlu takut mengelola dan membelanjakan anggaran dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang diharapkan pemerintah. Untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, kejaksaan maupun aparat penegak hukum, siap melakukan pendampingan dan pengawasan penggunaan anggaran melalui Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

a�?a��TP4D nantinya akan ikut mengawasi, kalaupun ditemukan adanya kendala dalam pengelolaan keuangan daerah maupun negara, silahkan dikonsultasikan. Itu dilakukan untuk menghindari adanya persoalan hukum di kemudian hari,a��a�� ingatnya.

Khusus pungli, Kajari mengingatkan semua pelaku pendidikan disemua tingkatan. Terlebih Kepsek, tidak main-main melakukan berbagai pungutan diluar ketentuan yang ditetapkan pemerintah.A� Kasus percobaan melawan hukum ini, biasanya marak terjadi ketika menjelang tahun ajaran baru terutama pada saat penerimaan siswa baru. a�?a��Selama ini memang praktek seperti itu diduga kerap tejadi. Terlebih A�di sekolah-sekolah favorit. Diduga pelakunya adalah kepsek dan panitia penerimaan siswa baru,a��a�� ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati, Fud Syaifuddin,ST. Dia mengingatkan kepsek selektif dan hati-hati mengelola dana pendidikan sesuai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Kepsek diminta mengawasi secara ketat penggunaan dana DAK, BOS maupun dana bantuan lain dari pemerintah maupun pihak ketiga.

Apalagi ke depan tugas tambahan jabatan Kepsek akan lebih berat. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kepsek harus mampu mempertangungjawabkan pengunaan anggaran dimasing-masing sekolah. A�a�?a��Setiap dana yang digunakan otomatis akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),a��a�� ingatnya. A�(far/is)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka