Ketik disini

Praya

Loteng Genjot Retribusi Parkir

Bagikan

PRAYA – Minimnya penerimaan retribusi parkir di Lombok Tengah (Loteng), membuat Pemkab dan DPRD setempat, sepakat menyusun regulasi hukum baru. Harapannya, tidak ada lagi kebocoran dan parkir liar.

a�?Ternyata, penerimaan pendapatan dari parkir, setiap tahunnya jauh dari target,a�? kata Ketua Komisi III DPRD Loteng M Humaidi, kemarin.

Di satu sisi, kata Humaidi, Pemkab dan dewan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Di sisi lain, retribusi yang satu itu tidak maksimal dikelola, sehingga dimana-mana terjadi kebocoran. Parahnya lagi, tidak ada pengawasan dari dinas bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo).

Dari data yang dimiliki dinas yang dimaksud, lanjutnya total area parkir di seluruh Loteng mencapai 45 titik, tersebar di 12 kecamatan. Terbanyak di wilayah Praya. Sedangkan, jumlah kendaraan roda dua di daerah sendiri mencapai 350 ribu unit dan mobil 4 ribu unit. Tarif parkir yang diberlakukan yaitu, Rp 1.000 untuk motor dan Rp 2.000 untuk mobil.

Jika ditotalkan, kata Humaidi setiap tahunnya bervariasi. Di tahun 2013 lalu saja sebesar Rp 267 juta lebih dan di tahun 2015 lalu sebesar Rp 300 juta. Angka itu, diakuinya tidak sebanding dengan jumlah area parkir dan jumlah kendaraan. Belum lagi, ditambah kendaraan dari luar daerah.

a�?Melihat persoalan, maka perlu kita susun regulasi. Sehingga, ada penataan dan pengelolaan parkir yang lebih baik lagi,a�? kata politisi PKS tersebut.

Dalam Perda itu nantinya, tambah Humaidi terdapat acuan hukum menyangkut tempat parkir, sarana dan prasarana, perizinan, juru parkir, pengelolaan parkir, tugas dan kewenangan Pemkab. Lebih lanjut, naskah regulasi akan dilakukan kajian akademis dan sosialisasi ke masyarakat. a�?Pembahasannya, kita tunggu jadwal Banmus,a�? sambung Ketua DPRD Loteng H Puaddi FT, singkat.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka