Ketik disini

Headline Metropolis

Dewan: SHM di Sekaroh Harus Dicabut!

Bagikan

MATARAMA�– Pemprov NTB akhirnya membentuk tim khusus (timsus) untuk menuntaskan polemik Hutan Lindung Sekaroh Lombok Timur. Tim ini nanti akan dikomandani Asisten I Setda NTB Agus Patria dengan melibatkan Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB.

Pembentukan tim ini dilakukan setelah Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin memanggil Dinas Kehutanan dan BPN NTB, kemarin (2/11). Pertemuan selama beberapa jam ini berlangsung tertutup dan dihadiri Kepala Dinas Kehutanan NTB Hj Husnanidiaty Nurdin, Plt Kepala Kantor BPN NTB Slameto Dwi Martono bersama jajarannya, Aisten I Setda NTB Agus Patria, dan Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim.

Usai pertemuan Plt Kepala Kantor BPN NTB Slameto Dwi Martono tidak mau memberikan keterangan. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Humas Pemprov NTB. a�?Langsung ke humas (Biro Humas dan Protokol) saja,a�? katanya singkat.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol NTB Yusron Hadi menjelaskan, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama. Di mana masing-masing pihak berkomitmen segera menuntaskan masalah hutan Sekaroh. Oleh karena itu, diputuskan segera membentuk timsus. Asisten I Setda NTB ditugaskan untuk merincikan apa yang menjadiA� tugas tim tersebut. Sehingga diharapkan persoalan hutan Sekaroh seluas 2.834 hektare segera dituntaskan. a�?Tim ini akan mencoba mencermati kembali merunut dari awal, sejarah sampai kondisi terkini,a�? jelasnya.

Tim ini akan mencermati persoalan ini secara jernih, sehingga pemprov bisa mengambil keputusan dan langkah-langkah strategis yang akan diambil. Dalam kerjanya nanti, tim akan memanggil pihak-pihak terkait, baik Pemda Lombok Timur maupun wargaA� yang mengklaim punya hak di atas lahan tersebut.

Menanggapi langkah pembentukan tim ini, Anggota Komisi II DPRD NTB Burhanudin mengatakan, persoalan hutan Sekaroh sudah jelas bahwa sertifikat tersebut berada di atas hutan lindung yang masuk dalam RTK 15. a�?Secara de facto dan de jure (sertifikat) sudah melanggar aturan kita,a�? ujarnya.

Artinya pembentukan tim ini sah-sah saja sebagai bagian dari strategi pemerintah menyelesaikan masalah. Tetapi jangan sampai hasil kerja tim justru akan membenarkan sertifikat hak milik di atas lahan hutan lindung Sekaroh.

Terkait adanya alasan perbedaan data peta, menurut Burhanudin data yang lebih kuat jelas Dinas Kehutanan. Sebab secara historis kawasan tersebut sudah ditetapkan menjadi hutan sejak 1982. Berangkat dari data sejarah ini, menunjukkan BPN belakangan masuk memberikan sertifikat.

Menurutnya dataA� Dinas Kehutanan lebih kuat posisinya dalam hal ini.

a�?Sertifikat yang sudah diterbitkan harus dicabut,a�? ujar politisi Hanura ini.

Burhanudin mengaku sudah lama mencium indikasi permainan mafia tanah di lokasi tersebut. Sebab ada beberapa lokasi hutan kemasyarakatan tapi sudah diperjualbelikan, dialihfungsikan dan dialihtangankan. Ini menjadi bukti upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai beberapa lokasi tanah di lokasi tersebut.

Untuk itu, ia menyarankan agar tim yang dibentuk sekarang ini, tidak hanya bekerja untuk membuktikan kebenaran sertifikat saja, tapi harus lebih luas. Menelusuri persoalan lain yang ada. a�?Mencari tahu persoalan dan membongkar akar persoalan di kawasan tersebut,a�? tandasnya. (ili/r7)A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka