Ketik disini

Headline Metropolis

Pengusaha Reklame Melawan!

Bagikan

MATARAM – Langkah tegas Dinas Pertamanan Kota Mataram menurunkan paksa sejumlah papan reklame yang dianggap tak berizin mulai membuat gerah sejumlah pengusaha. Dua pekan unjuk gigi, pertamanan dianggap sudah kebablasan. Para pengusaha pun mulai berani melawan pemerintah.

“Tak mungkin kami berusaha itu tanpa izin,a�? kata Ketua Asosiasi Servis Advertising (ASA) NTB Firadz Pariska, kemarin(02/11).

Menurutnya segala yang dituduhkan pada pengusaha advertising sudah kelewat batas. Sebagai pengusaha, ia mewakili 20 lebih pebisnis advertising di Mataram menegaskan sudah menjalankan bisnis sesuai aturan. Jika ada reklame yang belum lengkap izinnya, melempar kesalahan hanya pada pengusaha menurutnya sangat tak tepat.

Terlebih selama ini tak ada teguran sama sekali yang dilayangkan pihak mana pun pada para pengusaha. Pernyataannya ini sekaligus membantah ucapan Kadis Pertamanan H Kemal Islam yang mengatakan sudah berulang kali mengingatkan para pengusaha dengan sejumlah kelonggaran yang diberikan.

“Tak benar apa yang disampaikan itu, tak pernah ada surat teguran,a�? tegasnya.

Yang terjadi sebenarnya menurut pemilik Warna Advertising tersebut, hanya surat imbauan yang dikirim sekitar dua bulan lalu. Pasca surat tersebut, pengusaha sebenarnya sudah berbondong-bondong mengurus izin. Namun, masalah birokrasi bertele-tele langsung dihadapi para pengusaha ketika mengurus izin.

Kini, tiga SKPD, Dinas Pertamanan, Dinas Pendapatan, dan BPMP2T Mataram harus mereka lalui dengan prosedurnya masing-masing. a�?Kita sedang urus-urus tiba-tiba ada penurunan paksa,a�? keluhnya.

a�?Selama ini juga tak pernah disampaikan titik mana yang salah dan melanggar,a�? sambungnya lagi.

Sehingga ketika titik A sedang diurus, pertamanan nyatanya menindak iklan yang ada di titik B. Hal itu menurutnya sangat tak adil untuk para pengusaha. Tidak pernah ada surat teguran, tak pernah ada pemberitahuan titik-titik yang dianggap salah, dan pengurusan yang tak lagi semudah dulu menurutnya menjadi masalah yang harus dihadapi pengusaha.

Dia makin kecewa ketika mengetahui dua iklan miliknya diturunkan paksa Selasa (2/11) lalu tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu. Padahal dua iklan tersebut sudah resmi dan diklaim selalu membayar pajak. a�?Sekarang saya tanya balik, apa mungkin tiga tahun bodong, apa selama ini mereka tak pernah lihat papan sebesar itu,a�? ketusnya.

Atas kejadian itu, ia mengatakan rugi besar. Pengiklan yang memasang promosi di lokasi tersebut jelas marah. Tak hanya itu, ia terancam dianggap melakukan wanprestasi. Padahal lagi-lagi ia menekankan seluruh izin sudah dilengkapi dan pajak selalu dibayarkan. a�?Seluruh teman advertising mengeluhkan hal yang sama,a�? ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Hukum ASA NTB Rino Renaldi mengatakan masih mengkaji untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Pasalnya jika terus dibiarkan, ia khawatir para pengiklan kakap nasional tak lagi menganggap Mataram sebagai tempat yang ramah untuk beriklan. Kerugian pengusaha advertising dan kerugian pengiklan lanjutnya jelas berdampak pada kerugian Pemkot Mataram. a�?Jumat (besok) kita akan kumpulkan semua pengusaha dan lakukan dialog dengan pemkot,a�? ujarnya.

Memastikan situasi kondusif, ia meminta aksi penurunan paksa iklan-iklan dihentikan sementara. Jika tidak, ia khawatir citra Mataram akan buruk dimata pengusaha nasional yang terbukti mendatangkan pemasukan yang tak sedikit. a�?Saya menyuarakan aspirasi seluruh pengusaha advertising demi kebaikan kota kita ini,a�? katanya lantang.

Masih menurut Rino, jasa pengusaha advertisng juga tak boleh dilupakan begitu saja. Misalnya ketika penyelenggaraan MTQ, semua ikut berpartisipasi dengan mengosongkan media iklannya dan mengganti dengan iklan promosi MTQ.

Pun demikian ketika pagelaran Hari Anak Nasional, seluruh iklan rokok dihilangkan sementara. a�?Kalau ada yang salah, ingatkan, arahkan, dan bantu lakukan perbaikan. Jangan seperti ini,a�? tutupnya.

Sebelumnya, Kadis Pendapatan Daerah (Penda) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi mengatakan, banyak pengusaha reklame yang mengabaikan izin. “Masih banyak pengusaha tak tahu diri,” tegasnya.

Sindiran itu ditujukan pada pengusaha reklame yang tak kunjung mengurus izin-izinnya. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka