Ketik disini

Metropolis

Ribuan Perusahaan Gunakan Izin Bodong?

Bagikan

MATARAM – Entah berapa jumlah perusahaan di Kota Mataram ini. Dari usaha mikro hingga kakap. Tersebar dari ujung ke ujung. Dari layanan jasa hingga perdagangan.

Sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, masih terus melakukan penertiban. Agar para pengusaha, patuh dan membayar kewajiban usahanya.

Tapi persoalan tidak sampaiA� di situ. Yang mengejutkan adalah dalam catatan BPMP2T, dari tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2016, jumlah perusahaan di Kota Mataram sekitar 2.080 perusahaan.

Sayangnya, separo dari jumlah itu, terindikasi punya izin bodong!. a�?Iya berarti ilegal,a�? kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, saat dikonfirmasi terkait data jumlah perusahaan yang mengurus izin lingkungan, baru hitungan ratusan.

Bahkan, meskipun semua izin lingkungan digabung antara Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan a�� Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Izin Lingkungan, ternyata hanya ada 717 izin yang telah terbit. Tak sampai separo jumlah perusahaan. Bahkan angka ini dengan mengabaikan adanya sejumlah perusahaan yang harus punya beberapa rangkap dokumen lingkungan.

Fakta lain, dikatakan Saleh, jika kaidah kerja dari BLH adalah memperoses izin yang telah mendapakatan rekomendasi dari dinas tata ruang. “Sebenarnya, tidak boleh ada izin lain keluar sebelum izin lingkungan dari kami,a�? terang dia.

Lantas, dari mana sekitar 1363 perusahaan (bahkan lebih), dapat izin di kota Mataram sehingga tercatat legal? a�?Itu yang kami tidak tahu, karena belum ada input (data) ke kami,a�? imbuh Saleh.

Setahu dia, proses kerja BPMP2T adalah meminta para pengusaha sebelum mengurus izin lain, menuntaskan dokumen dan izin lingkungan ke BLH terlebih dahulu. Izin yang diurus sesuai dengan kategori lingkungan yang dibutuhkan perusahaan.

a�?Kalau dia butuh amdal, kita siapkan izin amdalnya, begitu juga UKL-UPL, SPPL dan lainnya. Kami (BLH) yang bertugas menafsirkan izin apa yang dibutuhkan perusahaan, dengan perhitungan tertentu,a�? tegasnya.

Ia menambahkan, bentuk sinergi lain antara BLH dan BPMP2T adalah perizinan tidak bisa diteruskan, jika para pengusaha tidak melengkapi diri terlebih dahulu dengan dokumen dan izin lingkungan. Hanya saja, Saleh mengaku heran. Jika benar jumlah perusahaan di Kota MataramA� angkanya mencapai ribuan, bagaimana bisa tercatat legal dan memiliki perizinan yang lain.

Padahal izin kedua setelah rekomendasi tata kota, tidak ada. Dalam berbagai kasus, BLH juga kerap mendapati di lapangan. Tiba-tiba saja, masyarakat ada yang sudah melakukan pengerasan tanah untuk bangunan.

a�?Saat tim kita turun dan menanyai mereka, ternyata mereka tidak punya rekomendasi apa pun. Kita pun minta mereka ke tata dinas kota untuk minta pengarahan,a�? tutur Saleh.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Mataram, Lalu Junaidi enggan berkomentar panjang. Ia mempersilakan media ini untuk mengonfirmasi langsung ke Kepala BPMP2T terkait hal itu.

a�?Bukan domain kami, coba tanyakan ke BPMP2T,a�? kata Junaidi.

Namun, soal kemungkinan besar banyak perusahaan yang melanggar tata ruang, Junaidi memastikan sebagian besar sudah sesuai peruntukan. Pihaknya selalu melakukan kajian permohonan. Jika sesuai maka selanjutnya menerbitkan rekomendasi. Namun jika tidak sesuai, pihaknya tak segan menolak.

“Itu kita kaji betul, sampai kita keluarkan rekomendasi. Apakah sesuai atau tidak dengan peruntukannya,a�? tandasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka