Ketik disini

Selong

Warga Tanjung Luar Adukan Pungli ke DPRD

Bagikan

SELONG – Warga Tanjung Luar bersama DPD KNPI Lombok Timur (Lotim) datang ke  kantor DPRD Lotim kemarin (2/11). Kedatangan mereka untuk dengar pendapat dengan para wakil rakyat terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) dalam pengurusan sertifikat tanah melalui program Prona. Mereka menuntut dewan untuk meminta aparat pengak hukum menindak para pelaku.

“Kami meminta kepada dewan agar mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pungli yang dilakukan oleh oknum staf desa dan oknum kadus di Desa Tanjung Luar,” kata Ketua DPD KNPI Lotim, Taufik.

Dijelaskannya banyak oknum yang memmungut biaya terkait pembuatan sertifikat Prona. Namun, Taufik dan masyarakat yang mencoba mengkonfirmasi BPN Lotim mengaku tidak pernah meminta pungutan. BPN mengaskan tidak ada uang yang dipungut untuk membuat sertifikat Prona. “Pihak BPN Lotim juga bilang ke kami kalu mereka tidak ada kaitannya dengan Pungli,” kata Taufik.

 Selain dugaan Pungli Prona, warga Tanjung Luar juga melaporkan Pungli bansos mesin ketinting pada tahun 2015. “Kami tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena kasus ini sedang diperiksa oleh Polres Lotim,” kata Taswirudin, Kadis Kelautan dan Perikanan Lotim yang hadir dalam hearing bersama dewan.

Ketua komisi IV DPRD Lotim, Rizal dalam hearing tersebut meminta  untuk jangan sampai ada aparat pemerintah yang mempolitisasi bantuan pada nelayan. “Jika itu ternyata ada bantuan yang dipolitisir, maka sudah kewajiban kami akan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak ini secara tegas,” kata dia. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka