Ketik disini

Metropolis

Agus: Hutan Lindung Gak Boleh Diganggu

Bagikan

MATARAM – Meski sudah ada pertemuan khusus, namun belum ada tanda-tanda sertifikat hak milik (SHM) di atas Hutan Lindung Sekaroh Lombok Timur akan dibatalkan. Tim khusus (timsus) bentukan Pemprov NTB memiliki waktu dua minggu untuk menuntaskan persoalan ini.

Asisten I Bidang Tata Praja dan Aparatur Setda NTB Agus Patria mengatakan, tim khusus sedang menelusuri data-data otentik terkait hutan lindung Sekaroh. Mulai dari sejarah penetapan sebagai kawasan hutan lindung, luas wilayah, batas hutan hingga sejarah penerbitan sertifikat.

Menurutnya, semua data ini perlu dipelajari dengan hati-hati agar pemerintah tidak salah langkah. Jangan sampai kebijakan yang diambil nanti bertentangan dengan hukum. Faktanya, sertifikat sudah terbit di atas lahan hutan lindung tersebut. Tapi tim perlu mengkroscek lebih detail lagi, apakah ada kesalahan atau tidak dalam penerbitannya. Untuk ini, tim perlu mendengar penjelasan rinci dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). a�?Kita sedang coba mempelajari seluruh aturan-aturan yang ada,a�? katanya.

Dalam pertemuan sebelumnya, ada perbedaan data yang mencolok antara Dinas Kehutanan dan BPN. Di mana BPN tetap pada pendirian awal bahwa sertifikat yang diterbitkan keluar sebelum penetapan kawasan hutan lindung, sebelum 2002. Sementara dari Dinas Kehutanan setahun sebelum sertifikat terbit kawasan itu sudah ditetapkan sebagai hutan lindung.

a�?Kalau itu benar maka sertifikat itu harus dibatalkan,a�? ujar Agus Patira.

Data yang dihimpung Lombok Post menunjukkan, hutan lindung Sekaroh termasuk dalam Kawasan hutan (RTK 15) di Kabupaten Lombok Timur, dikapling kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Dari dokumen tercatat, penunjukan Sekaroh sebagai kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang tata guna hutan kesepakatan. SK Mentan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengukuran dan pemancangan batas definitif oleh Panitia Tata Batas dan dituangkan dalam berita acara tata batas tanggal 15 Maret 1989 dan tanggal 28 Maret 1994. Dalam dokumen dijelaskan, luas hutan Sekaroh 2.834,20 hektare, Jumlah Pal 134 batang, dengan total panjang 62,37 kilometer.

Kelompok Hutan Sekaroh ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002. Pada kenyataannya di lapangan ditemukan 48 sertifikat, yang diterbitkan BPN. Lahan-lahan yang diterbitkan SHM berada di kawasan hutan yang strategis yang berada di pinggir pantai. Bahkan, pantai Tangsi atau dikenal dengan pantai pink yang notabene adalah kawasan hutan, juga telah disertifikatkan dengan nomor sertifikat, 702, 703, 704, dengan luas total 45.622 m2. Sertifikat ini diterbitkan tahun 2001.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam surat bernomor 5.211/Menlhk-II/2015 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, tanggal 18 Mei 2015 meminta peninjauan kembali sertifikat di atas kawasan hutan negara tersebut.

Meski ada perbedaan data, tapi menurut Agus, Sekaroh merupakan hutan lindung sehingga tidak boleh diganggu. Kawasan tersebut harus tetap dilindungi agar tidak rusak. Hanya saja persoalannya sertifikat yang sudah terbit tidak bisa dibatalkan begitu saja, harus ada cara yang tidak melanggar hukum.

a�?Jelas itu hutan lindung tidak boleh lakukan apapun di sana,a�? katanya.

Meski ada desakan dari DPRD NTB untuk membatalkan sertifikat, menurutnya pemerintah tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Harus dipelajari dulu bagaimana aturan yang berlaku. Karena yang bisa membatalkan hanya dua institusi yaitu BPN sebagai institusi yang mengeluarkan sertifikat atau putusan pengadilan. Saat ini tahapannya sedang dalam pengkajian, jika nanti terbukti ada maladministrasi, maka tim akan meminta BPN membatalkan sertifikat tersebut.

Agus menambahkan, selain mempelajari dokumen-dokumen, pihaknya juga akan memanggil warga yang memiliki sertifikat tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas, sehingga ke depan ada solusi yang terbaik. a�?Kita cari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak,a�? ujarnya.

Ia menargetkan, dalam beberapa minggu ke depan tim sudah mengeluarkan rekomendasi. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka