Ketik disini

Metropolis

Kabupaten-Kota Diminta Bentuk Satgas

Bagikan

MATARAMA�– Pemprov NTB meminta semua kabupaten/kota se-NTB membuat tim satuan tugas (Satgas) pungutan liar (pungli). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 800/828/INSP/2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungli. a�?Semua daerah kabupaten/kota diminta membentuk satgas pungli seperti di pemprov,a�? kata Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, kemarin (3/11).

Ibnu menjelaskan, pembentukan timA� di daerah sangat penting untuk efektivitas pemberantasan pungli. Artinya, semangat memerangi pungli harus merata dari pusat hingga ke daerah. Dalam surat edaran tersebut, pemprov juga meminta kepada semua SKPD untuk mengawasi semua aparatur sipil negara (ASN). Kepala SKPD juga diminta mengambil tindakan tegas apabila ada pegawai yang melakukan pungli. Selain itu, pemprov meminta membentuk unit pengaduan internal berbasis teknologi informasi yang mudah diakses. a�?Semua kepala SKPD diminta memperketat pengawasan ke jajarannya,a�? kata Ibnu.

Ibnu menjelaskan, untuk tim lintas sektor dikoordinasikan oleh Kapolda NTB. Sementara untuk tim internal di lingkup Pemprov NTB dikoordinir Inspektorat. Sejauh ini pihaknya sudah menurunkan tim untuk meneliti dugaan adanya praktik pungli. Sudah ada beberapa laporan yang masuk namun informasi tersebut belum lengkap sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

a�?Laporan itu sebaiknya disertai dengan data yang jelas,a�? katanya.

Ia menegaskan, bila laporannya sudah jelas maka tim pasti akan segera menindaklanjutinya. Ia memastikan gubernur dalam hal ini sangat berkomitmen untuk memberantas pungli. Temasuk perbuatan-perbuatan ASN yang dapat menurunkan citra pemerintah. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka