Ketik disini

Headline Metropolis

Lebih Cepat,Lebih Baik

Bagikan

MATARAMA�– Pansus Percepatan Pembanguan Mandalika DPRD NTB mendesak Pemprov menuntaskan persoalan lahan yang masih menggantung di kawasan tersebut. Khususnya 109 hektare lahan milik warga yang belum dibayar. a�?Intinya lahan 109 hektare harus diselesaikan,a�? kata Sekretaris Pansus Percepatan Pembanguan Mandalika DPRD NTB Yek Agil.

Dia mengatakan, dewan sudah menerima laporan dari masyarakat terkait hal ini. Data-data tersebut kemudian dikonfirmasi ke pihak PT ITDC beberapa waktu lalu. Kemudian setelah dicek ke lapangan, lahan 109 hektare tersebut tersebar di 13 titik dan sebagian besar berada di sempadan pantai.

a�?Itu artinya secara legal formal tidak bisa diklaim sebagai milik warga,a�? ujarnya.

Meski demikian karena lahan tersebut sudah dikuasai warga sejak lama, maka pemerintah harus memberikan semacam dana santunan. Pansus saat ini tengah menunggu selama tiga minggu. Ini sesuai waktu yang telah ditentukan pemerintah pusat untuk menuntaskan persoalan tersebut. Artinya, paling telat 18 November sudah harus tuntas.

Ia berharap tim-tim yang dibentuk bisa bersinergi untuk menyelesaikan lahan tersebut. Saat ini tim Pemprov NTB sedang melakukan perhitungan terhadap jumlah dana santunan yang akan diberikan. Ia berharap setelah lahan ini selesai, pembangunan akan cepat dilakukan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar setelah pembangunan masyarakat sekitar bisa merasakan dampak positifnya.

Terpisah, Asisten II Setda NTB H. Lalu Gita Aryadi menjelaskan, setelah Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan datang ke NTB beberapa waktu lalu, pemerintah daerah diberi waktu tiga minggu harus menyelesaikan persoalan lahan tersebut. Menurut Gita, meski lahan tersebut merupakan lahan pemerintah, namun tetap akan ada kebijakan bagi warga yang sudah menguasai tanah tersebut sejak lama.

Dalam waktu tiga minggu, tim internal Pemprov NTB, tim PT ITDC dan pemerintah pusat juga saat ini sedang menyiapkan formula terbaik untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut. a�?Kita sama-sama melakukan pembahasan,a�? katanya.

Meski demikian, hingga saat ini belum ditentukan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk warga. Sebab tim masih melakukan perhitungan, termasuk sumber dana pembayaran masih sedang dicarikan oleh pemerintah. Kalaupun hal ini sulit dilakukan, tapi pemerintah akan membuat kebijakan. a�?Jumlah dananya masih dihitung,a�? katanya.

Jika lahan yang diakui tersebut merupakah hak milik dan sertifikat milik pribadi, maka akan diselesaikan dengan cara pembayaran oleh PT ITDC sendiri. Tapi karena pemerintah menganggap lahan tersebut milik negara, maka sistemnya bukan kompensasi, tetapi hanya semacam dana apresiasi kepada warga. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka