Ketik disini

Kriminal

Mahasiswa Tagih Kasus Korupsi di Dompu

Bagikan

MATARAM – Kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS dari jalur honorer kategori dua (K2), kembali mendapat atensi dari mahasiswa. Kemarin (3/11), puluhan mahasiswa yang tergabung di Gerakan Bersama Pemuda dan Mahasiswa Dompu (GEBPMAD) mendesak Polda NTB segera membuat kasus K2 menjadi terang benderang.

Koordinator aksi Irwan mengatakan, penyidikan kasus K2 belum juga menunjukkan tanda-tanda perkembangan, terutama untuk penetapan tersangka. Padahal sejumlah saksi telah dipanggil dan diperiksa penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB.

“Segera tangkap para koruptor di bumi nggahi rawi pahu,” ujarnya lantang.

Mengenai kasus K2, Irwan mempertanyakan apa yang menjadi kendala penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Begitu pula dengan 134 honorer K2 yang SK nya dibatalkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Denpasar.

“Seluruh masyarakat menunggu kepastian penuntasan kasus ini,” klaim dia.

Selain K2 Dompu, lanjut dia, GEBPMAD juga menyoroti kasus dugaan korupsi lainnya di Dompu. Antara lain, kasus tambang timah dan Bansos 2013, yang belum juga menunjukkan kejelasan. Karena itu, mereka berharap Polda NTB berani menuntaskan kasus korupsi tersebut.

“Kasus-kasus itu, belum jelas sampai sekarang,” katanya.

Usai berorasi di depan Mapolda NTB, massa aksi bergerak ke kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Disana, mereka meminta BPKP melakukan audit kerugian negara untuk kasus K2 Dompu.

Sementara itu, Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Bagus Satrio Wibowo mengatakan bahwa perkembangan hasil penyidikannya ada di dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

“Sudah ada disana. Coba dilihat saja isinya,” kata Bagus.

Bagus mengatakan, kepolisian paham keinginan mahasiswa untuk segera menentukan siapa tersangka kasus CPNS K2 Dompu. Namun, dia menegaskan penentuan tersangka bisa dilakukan jika hasil audit dari BPKP Perwakilan NTB telah diserahkan ke penyidik.

“Kalau sudah ada, bisa kita gelar perkara untuk menentukan sikap,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, penyidik terus melakukan koordinasi dengan tim audit BPKP Perwakilan NTB untuk mendapatkan hasil audit kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Status kita juga menunggu,” ucapnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka