Ketik disini

Tanjung

Wabup Curhat soal Otonomi Daerah

Bagikan

TANJUNG – Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin menilai sampai saat ini kewenangan pemerintah daerah masih banyak yang dipasung. Padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di mana banyak kewenangan daerah yang ditarik ke provinsi maupun pusat. a�?Kerikil (galian C, Red) saja diurus provinsi,a�? keluhnya.

Hal ini disampaikan Sarifudin kepada anggota DPD RI dapil NTB Hj Rabiatul Adawiyah saat reses di Lombok Utara, kemarin (3/11). Ditambahkan Sarifudin, kewenangan lain yang diambil yakni urusan kehutanan dan pendidikan menengah (Dikmen). Untuk itu, dia mempertanyakan di mana posisi daerah. Dia berharap UU Otonomi Daerah jangan hanya menjadi simbol, tetapi substansi tidak jelas. a�?Sama seperti tikus yang kepalanya dilepas tetapi dipegang ekornya. Sama artinya membohongi konstitusi,a�? katanya.

Padahal sebelumnya UU tersebut hajatnya memberikan kewenangan penuh kepada daerah. Lebih lanjut, Sarifudin mengatakan, saat ini guru di tingkat SMA/SMK ditarik ke provinsi. a�?Guru-guru negeri ini kan sudah jelas kesejahteraannya dari negara. Lalu yang honor ini bagaimana, apakah daerah tidak boleh memberikan anggaran,a�? tandasnya.

Menanggapi keluh kesah tersebut, anggota DPD RI dapil NTB Hj. Robiatul Adawiyah mengatakan, pihaknya akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Ditambahkan, masalah penguatan otonomi ini memang hampir dirasakan seluruh daerah di Indonesia. Sehingga pemerintah daerah seharusnya memberikan masukan kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan ini. “Kami akan beri masukan ke pusat,” pungkas perempuan yang akrab disapa Dewi Rasyid ini. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka