Ketik disini

Headline Metropolis

Ribuan Perusahaan Tak Kantongi Izin?

Bagikan

MATARAM a�� Sebanyak 1.363 lebih perusahaan, baik ituA� PT, CV dan UD diduga bermasalah. Dalam catatan BLH Kota Mataram, hanya sekitar 717 perusahaan yang disebut mengantongi dokumen dan izin lingkungan.

Padahal tanpa izin dan dokumen lingkungan, perusahaan tidak mungkin mengurus perizinan yang lain. Saat dikonfirmasi terkait hal itu Kepala BPMP2T Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa membenarkan, dalam pendataan pihaknya, antara tahun 2004 sampai pertengahan tahun 2016, terdapat 2.080 perusahaan di Kota Mataram. Dari angka tersebut, hanya 717 perusahaan yang mengantongi dokumen dan izin lingkungan.

a�?Tapi itu bisa saja, di Mataram hanya kantor saja, sementara operasionalnya bisa di Lombok Barat atau tempat lain,a�? kilah Cokorda. Kantor perusahaan memang tidak perlu mengantongi izin dokumen lingkungan.

a�?Bisa juga itu usaha kecil-kecilan, sehingga tidak perlu melengkapi diri dengan dokumen dan izin lingkungan,a�? tambahnya.

Walau begitu, Cokorda mengakui, ada beberapa perusahaan yang tidak mengantongi izin lengkap. Tetapi sudah mulai beroprasi. Ia menyebut salah satunya Lesehan Gading di Taman Udayana.

a�?(Lesehan Gading) iya tak berizin,a�? tegas Cokorda.

Namun ia berkelit, mengaku tak melakukan penertiban. Sebab, itu bukan menjadi wilayahnya. Tetapi domain dari penegak perda Kota Mataram.

Sementara itu, Pemilik Lesehan Gading Nengah Budiane, mengakui pihaknya memang belum mengantongi izin beroperasi untuk usaha lesehan di area taman Udayana. Namun karena sudah ada jaminan kepastian dari pemerintah, izin akan terbit, Budiane mengaku tetap buka setelah peresmian beberapa waktu lalu.

a�?Itu sudah diresmikan. Tapi sambil menunggu perizinan, kami tetap buka. Katanya izin sedang diproses kata BPMP2T,a�? kata Budiane.

Saat dikonfirmasi soal bangunan lesehan yang menyalahi peruntukan, Budiane mengaku bingung. Ia hanya ikut membangun, karena sebelum lesehan milik mereka diresmikan, sudah ada tempat usaha lain dengan posisi sama. Karena itu, jika pemerintah berniat melakukan penertiban, maka harusnya bukan hanya usaha mereka yang disorot, tetapi juga yang lain.

a�?Kami siap ditertibkan, asal yang lain juga ditertibkan,a�? tegasnya.

Lagi pula, bangunan lesehan mereka tak permanen. Kecuali tembok. Sementara sisanya bermaterial kayu. Jika karena persoalan bangunan permanen tembok jadi soal, maka ia pun siap untuk menggantinya.

a�?Sama kok dengan lesehan dan usaha lain. Itu tembok tidak dipelester, di dorong saja ambruk,a�? kilahnya.

Sebenarnya, Budiane mengaku sudah mendapat teguran dari pemerintah. Karena membuka usaha sebelum perizinan dikantongi. Namun, karena yakin izin akan segera dikantongi, ia mengaku tetap membuka usahanya.

Cara itu dilakukannya untuk menggaji para pekerja. Sebab kalau mangkrak, tentu tidak hanya dirinya saja yang rugi, tetapi para pekerja yang menggantungkan hidup pada lesehan di Udayana, juga tidak bisa mendapatkan gaji.

a�?Kami tengah berupaya ikut mensukseskan program pemerintah dalam upaya mengetaskan pengangguran di kota,a�? dalihnya.

Sementara terkait alasan kenapa di kawasan itu dirinya ngotot membangun tempat usaha, padahal sudah jelas-jelas tidak sesuai peruntukan, Budiane mengaku memang ada miskomunikasi. Sebelumnya ia dapat informasi ada upaya pemerintah untuk a�?melegalkana�� tempat itu, dengan perubahan revisi perda RTRW yang baru. (zad/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka