Ketik disini

Selong

Bupati Ali Larang Guru Jadi Kades

Bagikan

SELONG – Pilkades serentak 2016 di Lombok Timur (Lotim) telah melewati masa penetapan calon. Dalam Pilkades kali ini, ketentuan yang ada membolehkan PNS untuk ikut maju menjadi calon kepala desa. Sayang aturan itu tidak berlaku bagi para PNS yang menjadi guru. Sejumlah calon berlatar guru PNS dikeluarkan dari pencalonan lantaran tidak mendapat izin dan rekomendasi dari Bupati Lotim, Ali BD.

“Pak Bupati ini melarang para guru dari kalangan PNS untuk jadi Kades,” kata H Syamsudin, Kepala BPMPD Lotim.

Alasan bupati melarang guru ikut mencalonkan diri sebagai Kades yakni karena Lotim dinilai masih kekurangan guru. Sehingga, jika para guru PNS menjadi kades, fokus mereka untuk mendidik siswa akan terpecah dengan kesibukan mengurus desa. “Bupati bilang Lotim ini kekurangan guru. Makanya kalau guru PNS nggak diizinkan jadi Kepala Desa. Kecuali kalau mereka mau melepas status guru PNS-nya,” bebernya.

Saat ini, calon kepala desa yang berasal dari kalangan PNS dijelaskan Syamsudin berjumlah dua orang. Salah satunya yakni Abdul Muis yangmerupakan PNSA� yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Bakesbangpoldagri.

“Keduanya maju karena mendapat rekomendasi bupati,” cetus Syamsudin.

Sebelumnya, Kepada Lombok Post, Muis menjelaskan bahwa ia ingin maju sebagai Kades Jeruk Manis karena ingin memberikan manfaat bagi desanya. Ia menolak dianggap mengambil jatah warga lain sebagai Kades padahal dirinya sudah memiliki posisi nyaman di Sekretaris Bakesbangpoldagri.

“Ini bukan masalah ingin mengambil hak orang atau tidak. Saya juga punya hak dan punya keinginan berbuat bagi Desa saya tanah kelahiran saya,” bebernya.

“Kalau ada yang merasa lebih baik silahkan mencalonkan diri,” jelasnya.

Meski demikian, banyak anggapan yang beredar di masyarakat bahwa sejumlah PNS ikut mencalonkan diri menjadi kades karena tergiur anggaran desa yang cukup besar. Seperti diketahui, tahun 2017 mendatang, setiap desa dikabarkan akan mendapat anggaran dana desa dari pusat rata-rata sebesar Rp 1 miliar.

Kini pencalonan tinggal memasuki tahapan pencetakan kertas surat suara. Pencetakan ini dijelaskan masing-masing dilakukan di setiap desa oleh panitia penyelenggara Pilkades serentak.

“Masa kampanye kemungkinan akan kita mulai secara serentak ekitar 7-9 Desember mendatang,” tandas Syamsudin. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka