Ketik disini

Headline Metropolis

Dewan Akan Bentuk Pansus Sekaroh

Bagikan

MATARAM – Untuk menuntaskan masalah Hutan Lindung Sekaroh, DPRD NTB akan membentuk pansus. Langkah ini dianggap penting agar masalah Sekaroh benar-benar tuntas. Selain itu, dewan bisa fokus mengkaji persoalan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD NTB H Lalu Jazuli Azhar mengatakan, pembentukan pansus sangat penting. Supaya dewan bisa membahas secara menyeluruh terkait problem yang membelit kawasan hutan lindung Sekaroh. Sebab, polemik Sekaroh cukup kompleks dan melibatkan banyak kepentingan.

Mulai dari persoalan sertifikat hak milik di atas hutan lindung hingga persoalan investasi. Dari informasi yang diterima DPRD NTB, hahwa Gubernur NTB juga telah memberikan izin kepada salah satu perusahaan untuk mengelola kawasan tersebut. a�?Cuma kita ini masih gamang,a�? katanya.

Di sisi lain Dinas Kehutanan belum mampu menjelaskan secara detail tentang persoalan-persoalan ini. Mulai dari masalah sertifikat hingga pengelolaan kawasan. Jika pemerintah ingin menjaga dan memanfaatkan kawasan tersebut, mestinya masalah ini tidak bisa disikapi dengan sederhana.

a�?Kalau persoalan ini serius dan holistik komisi II akan mengusulkan agar dewan membentuk pansus,a�? ujarnya.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, ia mempersilakan dewan jika ingin membentun pansus. Justru menurutnya sangat bagu,s karena tujuannya sama untuk menuntaskan persoalan Hutan Sekaroh. a�?Nanti kita integrasikan supaya sama, jangan beda-beda,a�? ujarnya.

Pemprov NTB sendiri sudah membentuk tim khusus di bawah koordinasi Asisten I. Tim ini bertugas untuk mengurai permasalahan hutan lindung Sekaroh. Mendalami persoalan, mengumpulkan dokumen-dokumen selanjutnya mereka akan memberikan rokomendasi kepada gubernur.

Menurutnya, terdapat perbedaan interpretasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan pemerintah terkait aturan yang berlaku, terutama peta kawasan tersebut.A� Maka persoalan ini harus disinkronkan terlebih dahulu.

Amin membantah jika pembentukan tim ini hanya sebatas formalitas. Pemerintah menurutnya benar-benar serius untuk menuntaskannya. Hanya saja untuk membatalkan sebuah sertifikat bukan pekerjaan mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin dibatalkan.

a�?Sertifikat itu bisa dibatalkan bila ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,a�? ujarnya.

Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa tergesa-gesa karena menyangkut hak keperdataan seseorang. Jika prosedur dan mekanisme pembuatan sertifikat dilanggar, maka akan diusulkan untuk pembatalan. Tapi mana kala sertifikat sudah diterbitkan, kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung maka hal ini akan menjadi masalah baru. a�?Ini yang perlu kita sinkronkan,a�? pungkas Ketua DPW NasDem NTB itu. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka