Ketik disini

Headline Tanjung

Mutasi Guru-Kasek Malah Bikin Semrawut

Bagikan

TANJUNG – Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Wali Murid Bersatu menggedor kantor DPRD Lombok Utara, kemarin (7/11). Mereka mengkritisi mutasi yang dilakukan pemkab terhadap ratusan guru SD, SMP, dan SMA/SMK serta kepala sekolah (kasek) beberapa waktu lalu. Karena mutasi itu diduga bernuansa transaksional.

Akibat mutasi ini proses belajar-mengajar menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena dalam pergeseran ditemukan sejumlah guru yang memiliki rumah yang jarak tempuh ke sekolah sangat jauh. Selain itu, di satu sekolah ditemukan guru mata pelajaran yang dobel.

Untuk itu, Aliansi Wali Murid Bersatu meminta para pengambil kebijakan untuk memproses ulang. Apalagi siswa tinggal sebentar akan menghadapi ujian semester ganjil.

Sebelum menemui DPRD, massa sempat berorasi di lapangan Tioq Tata Tunaq. Mereka mengibarkan bendera setengah tiang. Setelah itu, massa diterima oleh anggota DPRD bersama Dikbudpora Lombok Utara.

Dalam pertemuan itu, massa diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara Djekat, Ketua Komisi III Adam Malik, Ketua Komisi I Ardianto, dan sejumlah anggota dewan lainnya. Sementara itu, eksekutif diwakili Asisten III Zulfadli, Kabag Pegawaian Masjudin, dan Sekretaris Dikbudpora M. Najib.

Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Djekat menilai apa yang dilakukan eksekutif merupakan wewenang penuh bupati. a�?Mutasi ini tidak perlu dikritik karena itu sudah menjadi kewenangan SKPD terkait. Yang perlu ditanyakan saat ini apakah efektif atau tidak mutasi yang dilakukan ini,a�? tandasnya.

Koordinator aksi Jumadil mengungkapkan, mutasi guru yang dikatakan sebagai penataan guru ini malah membuat semrawut pendidikan Lombok Utara. a�?Dalam program pemerintah ada yang namanya kembali ke khittah pendidikan. Tetapi ini bukan mendorong program, malah membuat semakin suram dunia pendidikan di Lombok Utara,a�? tegasnya.

Perwakilan massa aksi lainnya Wayan Sutadana menegaskan, mutasi yang dilakukan ini memang kewenangan kepala daerah beserta jajarannya. Namun, dia tidak ingin mutasi ini dilakukan dengan sewenang-wenang. a�?Mutasi ini tidak dilakukan secara profesional dan proporsional. Karena ada sekolah yang memiliki dua guru dengan mata pelajaran sama, sedangkan sekolah lain justru tidak ada,a�? bebernya.

Selain itu, ada juga guru yang kondisinya sakit, bahkan setiap pergi mengajar selalu diantar ke tempatnya mengajar. Guru itu dipindah ke sekolah dengan jarak tempuh puluhan kilometer. a�?Kalaupun mereka tiba di sekolah, tentu mereka akan sudah habis waktu dan kelelahan. Kenapa ini tidak dipertimbangkan,a�? paparnya.

Ia menyarankan, pemerintah harus mempertimbangkan kembali mutasi ini. Salah satunya dengan melakukan verifikasi. Supaya guru-guru bisa mengajar di sekolah yang berada di kecamatan sesuai tempat tinggalnya.

Asisten III Setda Lombok Utara Zulfadli mengatakan, mutasi yang dilakukan pemerintah itu dalam rangka penataan dan pemerataan PNS di lingkungan sekolah. Mulai dari guru hingga kasek.

Dalam penataan ini, pihaknya sempat ikut persiapan dengan A�menganalisis kebutuhan guru di setiap sekolah. Mulai dari menganalisa jumlah murid, guru kelas, rombel, guru agama, dan kepala sekolah. “Dari analisa ini menemukan jumlahnya, tentu akan mencari terdekat sesuai kebutuhan,a�? terangnya.

Dalam pengisian itu, pihaknya mempertimbangkan mulai dari tingkat desa. Jika tidak ada maka selanjutnya mencarikan ke tingkat kecamatan. Kalaupun tidak ada maka pihaknya akan mencari di luar kecamatan tersebut. a�?Semuanya sudah diberikan gambar ke Dikbudpora. Sudah diusulkan dan direncanakan,” paparnya.

Dari 465 guru yang dimutasi, ada 40 guru yang lintas kecamatan. “Kejadian seperti ini kelemahan kami, dan kami akan memperbaikinya,a�? katanya.

Kabag Kepegawaian Setda Lombok Utara Masjudin menerangkan, bahwa proses mutasi ini sudah cukup lama dengan melakukan verifikasi guru. Hal ini dilakukan karena sebaran guru PNS ditemukan tidak merata di seluruh sekolah yang ada di lima kecamatan.

Berdasarkan data, guru PNS yang banyak berada di Kecamatan Tanjung dan Pemenang. Kalau dilihat dari konsep skala kebutuhan guru ditemukan masih dalam angka tataran cukup tapi belum ideal.

Kondisi yang ditemukan di satu sekolah ada PNS, tetapi itu hanya kasek saja. Ada juga yang hanya punya PNS kasek dan satu guru. Mengacu pada data, bisa saja status guru yang dipindah dalam Dapodik menjadi guru kelas dan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Dikbudpora Lombok Utara M. Najib mengatakan, pihaknya akan melakukan penilaian kembali enam bulan ke depan. Hal ini sesuai peraturan. Karena, tidak bisa melakukan perbaikan langsung saat ini. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka