Ketik disini

Kriminal

KPK Incar Dua Proyek PLN di NTB

Bagikan

MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mPemberikan atensi, terhadap penanganan kasus korupsi di daerah. Caranya, lembaga anti rasuah ini akan membuat aplikasi E-Coordination, guna mengontrol penyidikan kasus korupsi yang dilakukan jaksa dan polisi.

Wakil Ketua KPK Irjen Pol Basaria Panjaitan mengatakan, sistem tersebut akan menjadi pusat informasi penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor). Bukan saja yang dilakukan KPK, tetapi juga penanganan oleh jaksa dan kepolisian di seluruh Indonesia.

a�?Ini sinergisitas antara KPK, polisi, dan jaksa,a�? kata Basaria saat konferensi pers di Polda NTB, kemarin sore (8/11).

Basaria menjelaskan, munculnya ide aplikasi tersebut berangkat pada kondisi penanganan perkara korupsi di daerah. Selama ini, KPK tidak bisa melihat secara nyata seperti apa perkembangan penanganan tipikor di daerah.

KPK, lanjut dia, hanya mendapat laporan perkembangan jika ada laporan dari masyarakat tentang penanganan tipikor yang tidak selesai-selesai. Terkadang pula, ada laporan dari polisi maupun kejaksaan yang bersangkutan, terkait kendala penanganan tipikor.

Adanya laporan tersebut, ditindaklanjuti KPK dengan turun ke daerah. Hanya saja, menurut Basaria, jika menunggu laporan masyarakat tentu tidak efektif dalam menggenjot penanganan korupsi.

a�?Kita sulit memantau karena menunggu laporan. Setelah ada laporan, tim korsup akan turun,a�? kata dia.

Namun, adanya aplikasi tersebut tidak akan membuat KPK menunggu. Sebab, setiap penyidik dari tiga instansi, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan, ketika melakukan penyidikan tipikor, secara otomatis akan masuk terdata dalam aplikasi tersebut.

a�?Jadi ini juga menghindari terjadinya penanganan yang tumpang tindih antar tiga instansi,a�? ujarnya.

Selain persoalan tumpang tindah tersebut, lanjut Basaria, KPK dipermudah dalam melakukan kontrol terhadap perkembangan perkara penanganan korupsi. KPK bisa mengontrol sampai sejauh mana penyidikan yang dilakukan polisi dan jaksa.

Apabila ditemukan kendala, seperti intervensi dari pihak tertentu, kendala jarak, atau bahkan penyidik yang bermain dalam perkara, bisa mudah terpantau. Jika demikian, maka KPK bisa langsung mengambil alih penanganan tipikor yang dilakukan di daerah.

a�?Termasuk dengan penanganan yang lamban dan tidak ada perkembangan, sudah tentu KPK akan melakukan evaluasi, kenapa tidak selesai. Setelah itu bisa kita ambil alih,a�? kata jenderal bintang dua ini.

Proyek Pembangkit Listrik di NTB Jadi Atensi KPK

Sementara itu, mengenai 34 proyek PLN yang mangkrak, dimana dua diantaranya ada di NTB, Basaria mengatakan KPK tengah melakukan pengkajian serta mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket). Termasuk proyek di NTB.

a�?Tim masih melakukan pengkajian. Pulbaket juga masih berlangsung,a�? kata Basaria.

Selain itu, KPK juga tengah menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap seluruh proyek PLN yang mangkrak. Nantinya hasil dari BPKP akan menjadi rujukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak dalam proyek tersebut.

a�?Setelah ada hasil, baru bisa kita ambil kesimpulan,a�? ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Basaria, hasil audit merupakan permintaan langsung KPK kepada BPKP. Jadi sudah pasti, nantinya hasil tersebut akan dipakai untuk menjadi rujukan penyelidikan proyek mangkrak dari PLN.

Sementara menunggu hasil audit, lanjut, KPK melakukan kajian, evaluasi, dan mendata seluruh proyek PLN yang diduga bermasalah. Namun, Basaria tidak berani menyimpulkan apakah seluruh proyek tersebut mangkrak akibat tipikor.

a�?Bisa jadi mungkin ada kendala lain, termasuk untuk dua proyek di NTB. Jadi kita tunggu dulu hasil BPKP,a�? tandasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka