Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Masyarakat Diminta Awasi Persaingan Usaha

Bagikan

MATARAM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengajak masyarakat ikut mengawasi persaingan usaha. Ini untuk menjaga persaingan bisnis tetap sehat. Bila menemukan indikasi persaingan bisnis yang merugikan Negara, masyarakat bisa melaporkannya ke KPPU.

a�?Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan dilindungi Undang-Undang,a�? kata Kepala KPD KPPU Surabaya Aru Armando yang membawahi wilayah Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara di Narmada Convention Hall kemarin.

Dijelaskan, KKPU terus mengawasi kegiatan-kegiatan yang dapat mencederai persaingan usaha. Kewenangan ini sebagaimana diatur pada UU Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang dijelaskan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu dianggap ilegal, sehingga tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut atas dampak persaingan yang tidak sehat yang dapat ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan tersebut. Ada juga pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi akibat dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sehingga dapat ditentukan apakah perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. a�?Seperti halnya kartel,a�? terangnya.

Menurutnya kartel ini dilarang. Dikarenakan adanya kerja sama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatan. Sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang.

a�?Kartel ini kasus yang berat, seperti kasus kartel antara dua merk sepeda motor yang belum lama ini terjadi,a�? tandasnya. (nur/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka