Ketik disini

Headline Selong

Retribusi Parkir Belum Optimal

Bagikan

SELONG – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir di Lombok Timur (Lotim) masih belum tergarap maksimal. Potensi yang seharusnya dinilai bisa mecapai miliaran rupiah ini, saat ini baru hanya mencapai ratusan juta. Hal ini diduga akibat banyaknya penyelewengan retribusi parkir. Karenanya, tahun depan dewan merencanakan pengelolaan retribusi maupun pajak parkir oleh satu pihak.

Kemarin, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri Liga Mahasiswa Nasional Pro Demokrasi (LMND) Lotim menggelar hearing dengan dewan. Para mahasiswa ini melaporkan sejumla aksi pungutan liar dalam perparkiran hingga aksi penyelewengan retribusi parkir. Mulai dari parkir yang ada di tepi jalan, tempat wisata, puskesmas hinggaA� pasar.

“Kalau sesuai Perda parkir motor Rp 1000 dan mobil Rp 2000. Tapi fakta di lapangan berbeda. Banyak parkir yang mebuat karcis sendiri dengan menarik retribusi Rp 2000 bahkan lebih,” jelas Haerul Fatihin, koordinator LMND Lotim.

“Kami sudah meminta pihak Dishub maupun Dinas PPKA menindak juru parkir nakal yang tidak mengikuti aturan dan ketentuan. Sayang sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya,” sambung dia mewakili rekan-rekannya.

Dalam hearing yang dihadiri sejumlah anggota Komisi III DPRD Lotim tersebut hadir pihak perwakilan dari Dinas PPKA Lotim. Sayangnya, pihak Dishub yang diharapkan datang selaku pengelola retribusi parkir malah absen.

“Ini akibat pengelolaannya tidak terfokus. Karena yang mengelola ini ada dua yakni Dishubkominfo dan PPKA. Kedepan ini akan kami coba bagaimana dikelola oleh satu pihak saja,” kata Rahadian Soedjono, Ketua Komisi III DPRD Lotim.

Berdasarakan Perda nomor 11 tahun 2010 Rahadian menjelaskan retribusi parkir untuk kendaraan roda dua adalah Rp 1000 dan Rp 2000 untuk roda empat. Sehingga sampai belum adanya perubahan Perda, juru parkir harus mengikuti aturan yang ada. Jangan sampai berbuat diluar ketentuan Perda parkir tersebut.

“Makanya kalau ada penyelewengan atau kejadian pengelolaan parkir kami minta Dinas PPKA maupun Dishubkominfo segera bertindak,” tegasnya.

Kasi Bidang Retribusi Dinas PPKA Lotim, Muskirin menjelaskan khusus untuk retribusi parkir di pasar, saat ini kewenangan pengelolaannya ada di kepala pasar. “Sesuai SK Bupati kepala pasar diberikan kewenangan menjadi pengelola parkir sesuai dengan pasarnya masing-masing,” kata dia.

Sayangnya, ia menjelaskan kebanyakan kepala pasar saat ini menyerahkan pengelolaanya kepada pihak ketiga. Karena tentu kepala pasar tidak mampu menangani masalah perparkiran sendirian.

“Sejauh ini sebenarnya semuanya lancar. Hanya saja memang ada laporan di pasar Tanjung itu ada permasalahan pihak ketiga dengan pihak pengelola pasar,” bebernya.

Karenanya, terkait keinginan dewan agar parkir ke depannya dikelola satu pintu oleh dinas PPKA ia menyambut baik. Apalagi nantinya Dinas PPKA akan dilebur menjadi Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset. “Kalau kami sifatnya harus siap,” jelasnya.

Saat ini pihak Dinas PPKA Lotim menjelaskan jumlah target pendapatan parkir dari pasar mencapai Rp 200 juta. Itu yang menjadi tanggung jawab Dinas PPKA Lotim. Sedangakan dari retribusi parkir tepi jalan dan parkir khusus yang ditangani Dishubkominfo, target pendapatan dijelaskan mencapai Rp 500 juta. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka