Ketik disini

Metropolis

Tim Saber Pungli Mirip Macan Ompong

Bagikan

MATARAM – Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) bentukan Pemprov NTB dinilai seperti macan ompong. Tim yang melibatkan banyak instansi ini belum menunjukkan taringnya hingga saat ini.A� Tidak ada sedikitpun gerakan yang dilakukan, kecuali rapat koordinasi.

a�?Macan ompong tim-tim ini,a�? kata anggota Fraksi PDIP Ruslan Turmuzi pada Lombok Post, kemarin (8/11).

Ia menilai, semangat pemerintah pusat yang ingin memberantas pungli belum mampu diikuti Pemprov NTB. Hal ini terlihat dari kinerja tim yang melempem. Sebab hingga kini tidak ada perubahan dengan adanya tim. Padahal masyarakat sudah banyak melaporkan praktik pungli. Mestinya laporan-laporan itu segera ditindaklanjuti. a�?Apa pungli memang tidak ada atau pungli dibiarkan?,a�? keluh anggota komisi IV DPRD NTB ini.

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan pungli luar biasa merusak. Seperti menghambat investasi dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Tidak melihat besar kecilnya, tetapi pungli menjadi ancaman pembangunan ke depan. Oleh karena itu, ia meminta kepada gubernur segera membuat gerakan bebas pungli yang melibatkan masyarakat. Disosialisasikan manfaat dan kerugian dari pungli.

a�?Ini sebuah instruksi luar biasa dari presiden,a�? katanya.

Kata dia, bila perlu, Pemprov NTB berinisiatif membentuk lembaga tersendiri yang khusus menangani pungli, seperti tim percepatan pembangunan. Sebab dengan tim yang ada saat ini, menurutnya tidak akan cukup efektif memberantas pungli. Gubernur bisa mengeluarkan Pergub untuk membentuk lembaga khusus pencegahan pungli.

a�?Berikan kewenangan kepada salah satu intansi untuk mengkoordinasi dan menggerakan,a�? imbuhnya.

Menurutnya, pembentukan lembaga ini akan lebih efektif. Selain itu, juga harus dilakukan operasi gabungan khusus, seperti menjaring orang yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, perang melawan pungli akan lebih terasa dampaknya, yakni menciptakan birokrasi yang lebih bersih.

Semenatra itu, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim mengatakan, gubernur sangat berkomitmen untuk memberantas pungli. Beberapa waktu lalu gubernur mengeluarkan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 800/828/INSP/2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungli.

Dalam surat edaran tersebut, pemprov meminta kepada semua SKPD untuk mengawasi semua aparatur sipil negara (ASN) dan mengambil tindakan tegas apabila ada pegawai yang melakukan pungli. Selain itu, isinya meminta membentuk unit pengaduan internal berbasis teknologi informasi yang mudah diakses. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka