Ketik disini

Metropolis

BPN Diminta Legowo

Bagikan

MATARAM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB diminta untuk bersikap legowo terhadap kasus hutan lindung Sekaroh. Jika ada prosedur yang salah, maka sebaiknya BPN terbuka untuk menelaah kembali sertifikat tersebut.

“Intinya dengan membuka kembali persoalan ini maka ada kepastian,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Yek Agil, kemarin (11/11).

Jika nanti sertifikat hak milik diterbitkan sebelum penetapan sebagai kawasan hutan lindung tahun 2002, maka harus ada jalan keluar. Sehingga para investor di kawasan itu juga mendapat kepastian. Bagi investor yang sudah membangun di lahan itu, menurutnya mereka bisa diberikan kelonggaran. Dengan catatan mereka diberikan batasan jangan sampai merusak lingkungan. Sementara bagi yang sudah bersertifikat tapi belum membangun, maka pemerintah bisa mencabut izinnya. Dengan dasar mereka menelantarkan lahan yang sudah ada. “Maka harus segera, mau dibatalkan atau tidak harus segera,” kata politisi PKS ini.

Untuk masalah ini, dewan akan melakukan kajian secara khusus dan perlu berkoordinasi dengan komisi lain. Sebab dalam kasus Sekaroh, tidak hanya masalah pengelolaan hutan tapi juga masalah kepastian hukum. “Coba nanti kita duduk bersama, Komisi I dan Komisi II, mungkin kita bisa membuat tim kecil lah,” ujarnya.

Agil juga meminta Dinas Kehutanan serius untuk menangani masalah ini. Jangan dibiarkan terus mengambang seperti saat ini. Meski demikian ia memaklumi jika psikologi para pejabat saat ini masih galau dengan rencana pergeseran pejabat eselon II untuk mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. (ili/r7) 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka