Ketik disini

Headline Opini

KEMAUAN POLITIK DAN HARAPAN PUBLIK

Bagikan

KASUSA� dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Non Aktif, Basuki Tjahaja Purnama @ Ahok telah menimbulkan gelombang gerakan massa di kalangan umat Islam Indonesia, yang dikenal Aksi Bela Islam (ABI) Jilid I dan Jilid II (4 November 2016). Kasus ini juga telah menjadi perhatian publik di seluruh wilayah Indonesia.

Gelombang gerakan massa tersebut pada intinya menuntut penegakan supremasi hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Hal ini perlu dimaknai bahwa tuntutan penegakan supremasi hukum dalam kasus penistaan agama tersebut sangatlah penting dalam upaya menciptakan dan melindungi masyarakat dari kedamaian dan ketertiban, sekaligus menunjukkan bahwa warga Indonesia akan sangat menghormati hukum itu sendiri dengan memposisikan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945).

Konsekuensi dari pengakuan negara Indonesia sebagai negara hukum, tentu memiliki 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung dan dihormati oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Ketiga prinsip dasar tersebut memberikan harapan untuk mencapai tujuan ideal yakni terciptanya keadilan.

Karena itu, penyelesaian kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok melalui proses hukum demi tegaknya keadilan, tentu menarik untuk diulas dengan melihat dari dua perspektif, yakni adanya kemauan politik (politicall will) dari pemerintah dan penegak hukum, serta ekspektasi publik dalam penyelesaian kasus tersebut.

Antara kemauan politik pemerintah dan penegakan hukum sangat berkorelasi positif dengan harapan-harapan publik yang menghendaki terwujudnyaA� a�?rasa keadilana�?. Karena itu, rasa keadilan ini harus diposisikan secara netral, dimana setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Kemauan Politik dari Pemerintah dan Penegak Hukum

Sejak bergulirnya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, muncul berbagai persepsi negatif dan tudingan terhadap posisi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan maupun terhadap Kapolri sebagai aparatur penegak hukum dalam penyelesaian kasus hukum dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Sebagian kalangan mengkritik bahwa Presiden atau Kapolri tidak memiliki kemauan politik untuk memproses dan menuntaskan kasus Ahok tersebut. Kendati, kiritik dan persepsi tersebut perlu diuji kebenarannya dengan berbagai indikator.

Salah satu indikator penting dalam penegakan supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai panglima. Karena itu, upaya penyelesaian kasus Ahok melalui proses hukum adalah sebuah keharusan yang harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah dan aparatur penegak hukum.

Adanya kemauan politik dari pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam upaya penyelesaian kasus hukum Ahok, tentu dapat diukur dari langkah-langkah dan tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Presiden RI, H Joko Widodo.Selain itu, beberapa indikator yang juga bisa dipergunakan untuk mengukur kemauan dan keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum, yakni adanya inisiatif, skala prioritas dan mobilisasi dukungan publik.

A�Pertama, sisi inisiaif. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan di forum-forum resmi bahkan di hadapan parau lama, tokoh-tokoh agama dan pimpinan Ormas Islam, telah berulangkali menyampaikan bahwa dirinya tidak melindungi Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara dugaan penistaan agama.

Dari aspek ini, kemauan dan keseriusan politik dari seorang Presiden RI, H Joko Widodo patut dihargai dan didukung bersama untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum dalam bingkai NKRI, terutama dalam penyelesaian kasus hukum Ahokter sebut.

Presiden Jokowi juga telah berulangkali menyampaikan bahkan dirinya tidak akan mengintervensi proses hukum Ahok. Hal ini sebagai bentuk jaminan sekaligus jawaban terhadap kepercayaan publik bahwa proses hukum dalam perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok diserahkan sepenuhnya kepada aparatur penegak hukum.

Kedua, skala prioritas. Tentu Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Kapolri untuk cepat, adil dan transparan dalam mengusut kasus tersebut. Dalam hal ini, langkah dan tindakan nyata dari Kapolri dalam menerjemahkan instruksi Presiden tersebut dengan memproses hukum kasus Ahok yang menawarkan kepada publik untuk dilakukan gelar perkara secara terbuka dan transparan, patut dihargai sebagai upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Selain itu, langkah berani Kapolri yang mengeluarkan diskresi dengan mengenyampingkan norma hukum terhadap larangan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum guna menghindari anasir-anasi rpolitis, juga harus dimaknai sebagai bentuk keseriusan Kapolri dalam merespon aspirasi publik untuk penyelesaian kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Ketiga, aspek mobilisasi dukungan publik. Upaya Presiden RI yang melakukan kunjungan ke para ulama, tokoh agama, pimpinan Ormas Islam dan tokoh politik merupakan wujud dari kemauan politik pemerintah untuk mendapatkan dukungan publik dalam penegakan hukum kasus Ahok. Hal ini juga sejatinya dimaknai sebagai bentuk keseriusan presiden RI untuk menjawab kritik publik terhadap dugaan intervensi presiden dalam proses hukum Ahok.

Ketiga indikator penilaian terhadap kemauan politik pemerintah dan aparat penegak hukum menurut hemat penulis merupakan jawaban dari ekspektasi publik dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, terutama dalam proses hukum dugaan penistaan agama oleh Ahok. Karena itu, kemauan politik pemerintah dan aparat penegak hukum sangat berkolerasi dengan ekspektasi publik dalam mewujudkan a�?rasa keadilana�?.

Harapan Publik terhadap tegaknya keadilan

Memposisikan hukum sebagai panglima dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah keharusan.Kendati kritik mendasar yang sering muncul, adalah mampukah hukum yang ada dapat menjamin keadilan subyektif masing-masing warganya atau semua golongan sosial yang ada.

Tentu untuk menjawab kritikan tersebut tidaklah mudah. Dalam tulisan ini tentu tidaklah berkompeten untuk menjawabnya, karena persepsi publik tentang a�?rasa keadilana�? adalah variable subjektif. Selain itu, rasa keadilan subjektif hanya dapat diuji melalui proses hukum dalam lembanga peradilan.

Tapi paling tidak, kehadiran negara melalui kemauan politik dari Presiden Jokowi dan aparatur negara (Kapolri) dalam penegakan supremasi hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, setidaknya mampu menjawab harapan publik untuk memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tertib sosial dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, untuk dapat mencapai keadilan hukum, maka instrumen penegakan hukum terhadap kasus Ahok sangat diperlukan melalui putusan lembaga peradilan. Hal ini juga patut disadari oleh seluruh komponen masyarakat bahwa menunggu putusan pengadilan yang seadil-adilnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena harus melalui proses panjang dari sebuah lembaga peradilan.

Ketika kita (warga negara Indonesia) bersepakat menempatkan hukum sebagai panglima, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, maka sejatinya kita sebagai warga negara juga harus konsisten dalam mengawal proses penegakan hukum di wilayah Indonesia, tanpa melalui tekanan publik terhadap aparatur penegak hukum.

Karena itu, dalam konteks penyelesaian kasus penistaan agama oleh Ahok, sejatinya kita sebagai warga negara yang terdidik untuk mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum melalui proses hukum.

Demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan, maka sepatutnya proses hukum dugaan penistaan agama oleh Ahok menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum melalui institusi peradilan, bukan melalui a�?peradilan jalanana�? yang melanggar hukumataupun mendasarkan arus tekanan publik. Wallahuaa��lam bissahwab. (*)

A� penulis : Oleh Andi Admiral (Pemerhati Sosial-Politik di Wilayah NTB)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka