Ketik disini

Headline Praya

Forum Kades Tolak Usulan Suhaili

Bagikan

PRAYAA�-Forum Kepala Desa (FKD) di Lombok Tengah (Loteng), menolak keras wacana pemotongan gaji kades yang disuarakan Bupati HM Suhaili FT. Sebelumnya rencana pemotongan ini untuk keperluan operasional Badan Keamanan Desa (BKD) dan Krama Desa.

a�?Jangan sesuka hatinya, main usul dan main minta. Gaji kami saja tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari,a�? kata Sekretaris FKD Loteng Supardi Yusuf, kemarin (14/11).

Parahnya lagi, tekan Supardi gaji 127 kades, di 12 kecamatan di Gumi Tatas Tuhu Trasna selama ini, tidak pernah lancar. Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji per bulan, beda halnya dengan kades yang harus menunggu regulasi birokrasi yang berkepanjangan. Sehingga, kades menerima gaji dengan sistem rapel setiap tahunnya.

Nilainya pun, kata Supardi cukup kecil, per bulan dianggarkan sebesar Rp 1,5 juta. Minimnya pendapatan itu, tidak sebanding dengan beratnya tugas yang diemban para kades. Apalagi, setiap acara syukuran atau musibah warga desa, kades wajib memberikan sumbangan berbentuk uang maupun barang kepada warganya. Belum lagi, urusan yang lain.

Jika kemudian, bupati mengusulkan pemotongan gaji, lanjut Kades Pengembur tersebut, maka ia yakin seluruh kades akan bergerak melakukan penolakan. a�?Yang harus dipikirkan pemerintah sebenarnya yaitu, bagaimana anggaran desa ditingkatkan. Bukan malah mau main potong,a�? sesalnya.

Untuk itulah, atas nama pengurus FKD, pihaknya menolak keras kebijakan pemerintah. Soal dari mana operasional BKD atau lembaga krama desa yang sudah dibentuk didanai, menurut Supardi itu tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah desa. Pemkab, tidak berhak melakukan intervensi.

a�?Kalau saya ikut saja, mana yang terbaik,a�? kata Kades Serage Mese, singkat.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka