Ketik disini

Headline Praya

Bupati Turun Bujuk Warga Kelebuh

Bagikan

PRAYA – Jika tidak ada halangan hari ini, Rabu (16/11), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Lombok Tengah (Loteng) akan turun ke Desa Kelebuh, Praya Tengah. Tujuannya, untuk menyampaikan sosialisasi Land Acquisition Resettelement Action Plan (Larap) program atau pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman warga pembangunan Dam Mujur.

a�?Sesuai permintaan warga, Insya Allah Bupati HM Suhaili FT akan hadir ditengah-tengah kita semua,a�? kata Kepala Dinas PU dan ESDM HL Rasyidi, kemarin (15/11).

Permintaan lainnya, yaitu untuk mendatangkan Gubernur NTB HM Zainul Majdi, kata Rasyidi masih dikoordinasikan dengan provinsi. Kendati demikian, pihaknya berharap begitu orang nomor satu di Loteng itu turun, masyarakat di Desa Kelebuh dapat menerima proses Larap. Sedangkan, menyangkut tiga tuntutan warga, pihaknya mengaku tidak bisa memberikan jawaban karena Larap, Amdal dan proses appraisal belum selesai.

Tuntutan yang dimaksud meliputi, berapa besar uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah, siapa yang bertanggungjawab dan kemana warga direlokasi.

a�?Sampai detik ini, kami semua tidak berani menjawab tuntutan itu,a�? tekan Rasyidi.a�?Kami memohon, agar terima saja dulu studi Larap ini. Baru kita berbicara yang lain-lain. Itu saja,a�? lanjut pria asal Desa Mangkung, Praya Barat tersebut.Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar menyarankan, bupati harus berani memberikan kepastian anggaran untuk proses relokasi warga, berapa besarannya, kemana mereka direlokasi dan bagaimana mekanismenya. Jika tidak, maka tetap saja warga akan menolak Larap.a�?Karena, dari lima desa yang terkena dampak pembangunan dam Mujur ini. Desa Kelebuh saja yang masih menolak,a�? kata Qomar, terpisah.

Sikap warga itu, kata Qomar tentu ada sebabnya. Pemerintah pun harus mencari tahu. Dengan cara, mendatangi mereka secara personal maupun kelompok. Apalagi, dewan sudah menyetujui anggaran Larap dan kebutuhan lain-lainnya sebesar Rp 5 miliar.

a�?Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk kita bermalas-malasan,a�? ujar politisi Demokrat itu.

Agar berjalan lancar dan aman, saran Qomar lagi Pemkab harus menggandeng TNI/Polri. Termasuk, melibatkan tokoh masyarakat, agama dan pemuda di desa setempat, tidak boleh jalan sendiri saja. Setiap masalah yang ada, harus diselesaikan dengan cara muasyawarah mufakat, bukan sebaliknya melakukan intimidasi. a�?Kami tidak ingin, isu politisasi di pembangunan Dam Mujur itu terjadi,a�? tambah Anggota Komisi III DPRD Loteng HL Arif Rahman Hakim, singkat.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka