Ketik disini

Metropolis

Membunuh Daya Saing Daerah

Bagikan

DI mana saja, bagi tenaga pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, pungutan tak resmi itu merusak. Tak kecuali pungutan tak resmi di destinasi wisata. Dalam skala luas, pungutan tak resmi itu bisa mengganggu ekonomi.

Pungutan liar itupun hanya dinikmati oleh segelintir oknum sehingga merugikan banyak pihak.

Dikatakan, semakin banyaknya perilaku pungutan liar, maka semakin tidak berdaya saing suatu daerah.Meski pungli tersebut dengan nilai kecil, tapi keberadaannya justru dinilai dapat memengaruhi image suatu daerah.

Apalagi, kata Firmansyah, NTB dikenal sebagai daerah pariwisata dan mulai dilirik investor. Pembiaran pungli oleh pemerintah atau membiasakan perilaku pungli malah sangat bahaya bagi keberlanjutan perekonomian.

Adanya biaya di luar ketentuan itulah yang dapat menggerus kepercayaan investor. Dia mencontohkan bagaimana izin investasi dari A sampai Z dikenakan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan. a�?Image seperti ini yang cenderung akan berdampak pada investasi. Bayangkan, baru persoalan perizinan saja sudah kena pungutan, bagaimana dari hulu sampai hilirnya,a�? papar dia.

Itu sebabnya, dia mendorong agar pemerintah benar-benar serius memotong tali pungli tersebut. Langkah pemerintah untuk mengkampanyekan anti pungli pun sebagai langkah konstruktif. Targetnya, menghapus pungutan yang cenderung memberatkan. a�?Langkah konstruktifnya adalah memperketat aturan retrebusi,a�? tandasnya.

Dia menyarankan, lebih baik pemerintah tidak menerima PAD tapi membesarkan insdustri dan UMKM. a�?Banyaknya penyerapan lapangan usaha justru akan berdampak terhadap perekonomian,a�? tandas dia.

Sementara itu Dosen Pascasarjana Universitas Mataram Iwan Harsono menilai pungutan liar itu justru berbanding terbalik dengan semangat good governance. Di satu sisi pemerintah mendorong pelayanan terbaik bagi masyarakat, tapi sisi lain justru ada praktik yang sangat mengganggu investasi.

Sebagai daerah wisata, NTB seharusnya memberikan pelayanan dan rasa nyaman bagi investor maupun wisatawan. Pungutan liar yang berlangsung sejak lama harus segera putus karena merugikan perekonomian daerah dalam jangka panjang.

Alumni University of New England itu menegaskan, pungutan liar yang dibarengi dengan paksaan dapat merugikan daerah. Terlebih saat ini NTB berada di tengah persaingan yang sangat kompetitif.

Terpisah, Plt Ketua Asosiasi Hotel Mataram Ernanda Agung pada Lombok Post mengatakan, pungutan-pungutan tak resmi di destinasi wisata itu sudah pada taraf sanga mengganggu. a�?Kalau ada retribusi di luar ketentuan yang berlaku ini jelas sangat mengganggu,a�? kata dia.

Namun, pihaknya tidak ingin menyalahkan satu pihak saja dalam hal ini. Adanya hal pungutan-pungutan ini mungkin juga kata dia, karena masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata.a�?Ini PR bersama untuk menyelesaikannya,a�? katanya.

Sementara Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB H Aninuddin menegaskan agar pungutan tak resmi itu diberantas segera.

Ketika ada pungutan atas nama objek wisata, harusnya dana itu dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan destinasi. Bukan justru untuk memperkaya pribadi-pribadi. a�?Ini harus diperangi bersama-sama,” kata dia.

Retribusi ilegal jelas pariwisata NTB. Padahal, harusnya wisatawan itu rela membayar karena berharap rasa aman, nyaman, dengan fasilitas yang baik. “Tetapi bagaimana akan memperbaiki fasilitas kalau kontribusi tersebut justru dinikmati oknum tertentu,” jelasnya.

Doktor Ilmu Hukum ini mengatakan, produk hukum ada tujuannya untuk mengatur kemasyarakat ada keseimbangan. Desa boleh saja menerbitkan payung hukum. Tetapi aturan itu harus jelas dan memiliki dasar hukumnya dan tidak bertentangan dengan aturan lain. (tan/nur/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka