Ketik disini

Headline Metropolis

Pemda Rapatkan Barisan

Bagikan

MATARAM – Mendekati deadline (batas waktu) penyelesaian lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pemerintah daerah mulai rapatkan barisan. Pertemuan demi pertemuan dilakukan. Kemarin (16/11), Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT bersama Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri secara khusus menemui Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi.

Rapat selama beberapa jam ini berlangsung tertutup di ruang kerja Gubernur NTB. Mereka membahas langkah-langkah percepatan pengembangan kawasan Mandalika, termasuk bagaimana menuntaskan permasalahan lahan 109 hektare yang masih mengganjal. Rencananya, hari ini akan diadakan pertemuan antara pemprov, tim khusus KEK Mandalika dengan warga yang mengklaim lahan.

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur NTB adalah untuk melaporkan bahwa Pemkab Lombok Tengah juga ikut menyukseskan upaya mempercepat pembangunan Mandalika Resort. a�?Itu kami laporkan progresnya kepada Gubernur,a�? katanya.

Ia berharap, Pemprov bisa mengambil kebijakan dan langkah-langkah cepat untuk menuntaskan masalah tersebut, karena masyarakat di bawah juga sudah menunggu. Dengan pertemuan itu, ia juga berharap ada satu pemahaman dan pendapat yang sejalan. Dalam hal ini, Pemkab Lombok Tengah hanya akan menunggu kebijakan sebab semuanya itu ada di pemerintah pusat dan provinsi.

Salah satu yang dilaporkan Suhaili kepada Gubernur adalah data warga pemilik lahan. Siapapun pemiliknya, baik pejabat maupun warga biasa pemerintah akan tetap mengambil langkah-langkah cepat. Mestinya bila mereka adalah pejabat, maka ia berharap akan lebih mudah penyelesaiannya karena mereka sudah paham bagaimana berbangsa dan bernegara. a�?Insya Allah semua itu dalam posisi 80 persen siap diatur itu semualah,a�? katanya.

Komisaris PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Lalu Gita Aryadi mengatakan, dengan adanya pertemuan antara tim khusus dengan warga hari ini, ia berharap ada langkah positif yang bisa dicapai. Pemprov NTB dan Pemda Lombok Tengah memberikan perhatian khusus terkait masalah ini, sehingga apa langkah yang sudah ditempuh masing-masing pemerintah harus dipadukan menjadi kebijakan bersama. Kebijkan ini kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat. a�?Juga ada tim dari pusat yang akan mengawal perintah Menko Maritim yang memberikan kita deadline tiga minggu,a�? katanya.

Dengan deadline tiga minggu, menurutnya saat ini sudah memasuki waktu imsak sehingga pemerintah melakukan konsolidasi. Kedatangan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi antar pemerintah.

a�?Kita berharap mudah-mudahan yant terbaik, selalu ada jalan untuk kita selesaikan,a�? tandas mantan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil NTB HL Suhaimi Ismy mendukung upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan KEK Mandalika Resort. Untuk itu, DPD juga terus mendorong pemerintah pusat memperhatikan masalah ini, salah satunya dengan mendatangi Menteri BUMN Rini Soemarno.

Ia berharap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tetap komitmen untuk membangun pengembangan KEK Mandalika. Karena pembangunan ini tidak hanya akan menjadi kebanggan warga NTB, tetapi juga kebanggaan Indonesia. a�?NTB terpilih menjadi pariwisata halal dunia, itu sebuah kebanggaan,a�? kata mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB ini.

Dengan masuknya pewakilan NTB di ITDC memberikan harapan lebih baik karena ada putra daerah yang mewakili daerah. Jika KEK benar-benar terealisasi, maka masyarakat NTB akan sangat bersyukur kepada pemerintah karena kesejahteraan akan lebih bagus lagi.

Ia menjelaskan, DPD dan DPR RI dalam hal ini hanya menjembatani apa yang menjadi aspirasi daerah. Sekarang janji dari pemerintah pusat untuk KEK Mandalika akan terus dikawal sampai berhasil. Terkait janji dana Rp 1,3 triliun menurutnya tidak usah terlalu dipikirkan, berapapun yang diberikan pemerintah pusat yang penting pembangunan bisa dimulai.

Suhaimi juga mendukung jika Pemprov NTB memiliki saham di PT ITDC, apalagi KEK Mandalika ada di wilayah NTB. Tinggal pemerintah menjalin komunikasi yang baik semua pihak terkait. Hal itu sangat memungkinkan karena area Mandalika Resort juga sangat luas yakni 1.175 hektare. a�?Jika kita ikut berinvestasi di sana saya kira sangat memungkinkan,a�? katanya.

Untuk pembelian saham ini, Pemprov NTB harus berkoordinasi dengan PT ITDC dan investor lain untuk meyakinkan mereka bahwa pemda juga serius. Menurutnya semua sangat terbuka, tidak ada regulasi yang melarang. Kalaupun ada aturan itu bisa dibahas bersama kembali dengan DPR RI. Tinggal kita sepakati saja kemauan daerah, DPD dalam hal ini hanya menjembatani saja.

a�?Sangat setuju,a�? katanya. (ili/r7)A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka