Ketik disini

Giri Menang

Pilkades Serentak Bisa Cacat Hukum?

Bagikan

GIRI MENANGA�– Hingar bingar pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Barat kini sudah mulai terasa. Kendati pemungtuan suara baru dilaksanakanA� 7 Desember mendatang, namun suhu politik kian memanas.

Sejumlah permasalahan proses skoring di sejumlah desa memang mulai mereda. Namun kalangan Dewan Giri Menang menilai, skoring ini borpotensi cacat hukum.

Wakil Ketua III DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim, menilai ada diskrimasi dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Diskriminasi itu, kata Sulhan berupa skoring umur dalam tahapan penetapan calon Kepala Desa.

a�?Menurut kami ini (skoring umur) sudah melanggar Undang-undang, bahkan juga Hak Asasi Manusia (HAM),a�? tegasnya kepada wartawan, kemarin, (16/11).

Sulhan menganggap Perbup tersebut perlu peninjauan kembali. Karena menurutnya, skoring umur tidak perlu dilakukan. Apalagi dalam lampiran Perbup tersebut sudah jelas, bahwa batas umur calon kepala desa Pilkades serentak, minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun.

“Pertanyaan saya, sekarang mana lebih bagus zaman Pak Serinata jadi Gubernur dibanding TGB,a�? ungkap Sulhan balik bertanya.

a�?Skoring umur ini harusnya tidak ada. Sebab, penilaian semacam itu kan normatif,a�? sambungnya.

Perlu diketahui, dalam tahapan penetapan calon kades, jika bakal calon lebih dari lima orang maka panitia desa wajib melakukan skoring. Dalam skoring tersebut, ada tiga item peniliaian yakni, jenjang pendidikan, umur, dan pengalaman kerja.

Sulhan mengaggap, jika skoring umur dilakukan sama artinya panitia begitu yakin bahwa calon lebih tua akan lebih baik dalam memimpin ketimbang calon muda.

Karena itu, ia mendesak agar lampiran Perbup tersebut dibatalkan. Apabila (perbup) tetap dilanjutkan, menurut dia, hasil Pilkades nanti A�akan cacat secara hukum. “Kita akan panggil BPMPD untuk klarifikasi,a�? tandasnya.

Terkait hal ini, Kepala BPMPD Lobar HL Surapati menjelaskan, indikator skoring umur adalah kematangan emosional. Karena itu, ia mengaggap tidak ada upaya diskriminasi. ApalagiA� kata dia Perbup tersebut sifatnya lebih tehnis.

Tentunya dalam membuat Perbup tersebut, kata Surapati tidak serta merta oleh BPMPD Lobar. Melainkan, hasil konsultasi dengan pakar hukum dari Unram. Karena itu, Perbup tersebut diberikan legal drafting oleh Bagian Hukum.

a�?Yang jelas, kita tetap akan evaluasi. Kami tidak anti untuk merubahnya,a�? katanya.

Pelaksanaan Pilkades serentak di 18 desa 7 Desember mendatang, dipastikan tetap berjalan. Namun jika ada perubahan dalam lampiran Perbup tersebut, dipastikan dilakukan usai Pilkades.

“Itu nanti untuk persiapan Pilkades serentak berikutnya. Akan kita evaluasi dan meminta masukan ke pihak dewan,a�? pungkasnya. (zen/r5)A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka