Ketik disini

Metropolis

BPN Harus Batalkan!

Bagikan

MATARAM – Penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di atas hutan lindung Sekaroh Lombok Timur dinilai cacat prosedur. Berdasarkan hasil kajian sementara tim khusus (timsus) A�Pemprov NTB, penerbitan sertifikat tersebut tidak memperhatikan peta kawasan hutan yang disepakati bersama. a�?Ada unsur formal yang tidak terpenuhi karena kurang koordinasi BPN dengan Dinas Kehutanan,a�? ungkap Asisten I Setda NTB H Agus Patria di ruangan kerjanya, kemarin (18/11).

Agus menjelaskan, berdasarkan berita acara tata batas kelompok hutan sekaroh RTK.15 di Kecamatan Keruak (sekarang Jerowaru), Lombok Timur seluas 2.834,20 hektare tanggal 28 Maret 1994. Di dalam berita acara ini sudah ada peta batas wilayah hutan yang disepakati bersama. Peta batas itu ditandatangani Bupati Lombok Timur saat itu H. Muhammad Sadir, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Lombok Timur Lalu Burhanudin, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur H Azhar Munchar, serta pejabat lain yang terkait.

Berita acara ini menyepakati tata batas kawasan hutan Sekaroh RTK.15 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982. Disepakati luas hutan 2.834,20 hektare, dengan panjang 62,37 kilometer. Artinya bahwa, jauh sebelum sertifikat tersebut diterbitkan, BPN sebenarnya sudah mengetahui batas-batas wilayah Hutan Sekaroh. Tapi karena kurangnya koordinasi dengan Dinas Kehutanan maka BPN menerbitkan sertifikat hak milik di atas hutan lindung. a�?Seharusnya, dari dokumen yang ada tidak boleh diterbitkan,a�? katanya.

Tapi pada kenyataanya, setelah tahun itu SHM terus diterbitkan BPN, yakni pada tahun 2000, 2001, 2002 dan 2009 sebanyak 35 buah sertifikat dengan luas kurang lebih 567.970 meter persegi atau 56,80 hektare. Sementara luas lahan yang boleh diterbitkan sertifikat di kawasan itu hanya seluas 210 ribu meter persegi atau 21 hektare. Artinya, sudah tidak sesuai dengan kondisi awal.

Agus, yang juga ketua timsus Hutan Sekaroh ini menilai, berdasarkan hasil temuan sementara ini, maka cukup beralasan Pemprov NTB meminta kepada BPN membatalkan sertifikat yang sudah diterbitkan tersebut. a�?Yang bisa membatalkan hanya mereka (BPN),a�? katanya.

Terkait hal ini, Pemprov NTB belum bisa menarik kesimpulan final. Sebab masih harus meminta pandangan hukum dari Kejaksaan dan Polda NTB, serta pihak-pihak lain untuk menyamakan persepsi. Setelah itu, baru kemudian tim akan mengeluarkan rekomendasi, sehingga Gubernur NTB bisa mengambil sikap dalam kasus ini.

a�?Senin besok (21/11) kita targetkan sudah final,a�? kata Agus.

Bila sertifikat tersebut nanti dihapus, maka Pemprov NTB tentu akan mengundang semua pemilik sertifikat untuk duduk bersama mencari jalan keluarnya. Pemerintah ingin ada solusi terbaik. a�?Pada intinya sertifikat itu tidak memenuhi syarat formal,a�? tegasnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka