Ketik disini

Headline Metropolis

Rp 4,5 Juta Harga Mati

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB menutup pintu negosiasi dengan warga yang mengklaim memiliki lahan di KEK Mandalika Resort. Uang tali asih sebesar Rp 4,5 juta per are yang disodorkan dianggap sudah final dan harga mati. a�?Tidak ada lagi negosiasi,a�? kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin usai melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, kemarin (18/11).

Ia menjelaskan, uang sebesar Rp 4,5 juta per are tersebut akan diberikan pemerintah pusat sebagai uang tali asih, bukan dalam rangka pembebasan lahan seperti biasa. Sebab pemerintah yakin status tanah tersebut sudah jelas milik negara bukan milik individu. Hal ini sesuai dengan penjelasan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, bahwa 109 hektare masuk dalam Hak Pengelolaan (HPL) yang dikantongi PT Indonesia Tourism DevelopmentA� Corporation (ITDC).

Amin menegaskan, yang dilakukan saat ini hanya sosialisasi, bahwa warga akan diberikan uang tali asih. Meski dalam pertemuan sebelumnya warga diberi ruang untuk bersurat, tapi sifatnya hanya untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Tapi untuk melakukan negosiasi sudah tidak mungkin lagi, karena total dana yang akan diberikan secara keseluruhan mencapai Rp 50 miliar lebih.

a�?Sebab ini bukan jual beli tapi suatu kebijkan pemerintah,a�? katanya.

Ia menganggap masalah lahan Mandalika sudah selesai. Hasil pertemuan dengan warga akan segera ditindaklajuti oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman. Sebagai dasar hukum pemberian uang tali asih, pemerintah akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres). Karena jika tidak ada Inpres maka pemerintah tidak bisa membayar. Sebab pembayaran uang tali asih ini juga berpotensi bermasalah secara hukum bila tidak ada landasan yang jelas. Jika jadi temuan maka pemerintah yang akan salah. a�?Tapi kalau ada Inpres sudah tidak ada masalah, ini semua untuk percepatan,a�? tegasnya.

Menurut Amin, langkah pemerintah membayar uang tali asih merupakan sebuah lompatan dalam penyelesaian masalah. Sangat progres, sebab selam 26 tahun tidak pernah ada kebijakan seperti ini. Dengan demikian, tidak ada lagi warga yang merasa terzolimi, rakyat tidak tersakiti seperti tindakan represif atau warga diproses secara hukum. Jika ini dilakukan akan merembet ke isu pelanggaran HAM, terhambat pembangunan dan tidak bisa terjadi percepatan. Jika ada yang maju melalui jalur hukum, itu hak warga negara tetapi ia meminta tidak menempuh jalur hukum. Jika mereka tidak menerima uang tali asih, maka dana tersebut akan dititipkan di pengadilan untuk sementara. a�?Tinggal dieksekusi, tunggu Inpres-nya, bayar,a�? katanya.

Terkait usulan warga yang ingin membangun hotel sendiri di kawasan tersebut, Amin menyarankan warga langsung berurusan dengan PT ITDC selaku pemegang HPL. Setelah persoalan lahan tuntas, maka selanjutnya menjadi tanggungjawab penuh PT ITDC. Urusan investasi bukan lagi dengan pemerintah tetapi murni bisnis. Maka ketika ada warga yang berkenan membangun hotel, ia harus mengurusnya dengan PT ITDC secara lebih teknis. a�?Silakan dinegosiasikan,a�? katanya.

Setelah pertemuan, Kamis (17/11), warga diberi waktu satu minggu untuk melakukan sosialisasi ke pemilik lainnya. Sementara itu, Sekretaris Pansus Percepatan Mandalika Resort DPRD NTB Yek Agil mengatakan, dewan masih akan berupaya mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Harus ada jalan tengah dalam penyelesaian kasus ini agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Di satu sisi, pemerintah dengan angka Rp 4,5 juta per are dianggap sudah wajar karena mereka menganggap lahan itu milik negara. Tapi di sisi lain, warga juga dengan bukti-bukti yang dimiliki masih merasa berhak. Untuk itu, Pansus dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan. a�?Perlu ada permbahasan sekali lagi agar tidak ada yang merasa dirugikan,a�? kata politisi PKS ini.

Sebelumnya, warga meminta pemerintah menaikkan harga di atas Rp 4,5 juta, ada juga yang meminta dibuatkan BUMD di atas lahan 109 hektare. Selain itu, Lalu Abdul Halik Iskandar, salah satu pemilik meminta agar tetap diberikan kesempatan membangun hotel di kawasan Mandalika Resort. Ia merasa berhak karena tanah yang ada di dekat Novotel saat ini dibelinya sejak tahun 1990, ia juga merupakan orang pertama yang membangun hotel di kawasan tersebut dengan nama Matahari Inn saat ini.

Warga menganggap, uang Rp 4,5 juta yang disodorkan sangat kecil dibandingkan harga tanah yang mencapai puluhan, bahkan hingga ratusan juta. Mereka juga tidak menerima jika lahan 109 hektare dianggap sebagai milik negara. Warga tetap bersikukuh bahwa lahan itu miliknya dengan bukti yang sah. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka