Ketik disini

Politika

DPP Masih Pegang Kendali

Bagikan

MATARAM – Kendali Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari partai politik (parpol) dalam pengambilan keputusan masih akan mewarnai Pilkada 2018 di NTB. Dominasi ini, menuai sorotan dari pengamat politik. “Ini berpotensi mereduksi peran kepengurusan parpol di tingkat bawah,a�? kata pengamat politik dari IAIN Mataram Dr Kadri, kemarin (22/11).

Hal ini diungkapkan menyusul adanya sejumlah fenomena yang terjadi pada Pilkada sebelumnya. Sejumlah parpol, kata dia, terlibat konflik internal secara terbuka. Yang memperlihatkan perbedaan keputusan antara pengurus di tingkat pusat dan daerah. Pada akhirnya, konflik biasanya dimenangkan oleh kepengurusan DPP partai tersebut.

Menurutnya, porsi penentuan keputusan menyangkut pasangan calon yang diusung dapat dilakukan dengan ideal. Yakni, dengan mempercayakan kepada kepengurusan parpol di daerah bersangkutan. Karena merekalah yang paling memahami kondisi daerah tersebut.

Namun, tak sedikit kasus, kepengurusan parpol di tingkat pusat ternyata mengambil keputusan akhir yang bertolak belakang di daerah. Sehingga pengurus parpol di tingkat daerah berhadapan dengan dilema yang rumit. Karena daerah tidak berani mengambil kebijakan yang bertentangan dengan pusat.

a�?Ini memaksa teman-teman di DPD takut,a�? ujarnya.

Bila perbedaan meruncing, hasinya bisa ditebak. Pengurus daerah bisa ditendang dari kepengurusan oleh pusat. Akhirnya, memaksa pengurus di daerah tidak berpikir jangka pendek. Ada masa depan politik yang mereka pertaruhkan jika melawan DPP. a�?Saya kira semua parpol punya mekanisme tersendiri, yang sah dan benar di mata parpol,a�? kata Ketua DPD Partai Gerindra H Willgo Zainar menanggapi pernyataan ini.

Menurutnya, mekanisme tetap dilakukan dari bawah setingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk penjaringan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota. Setelah beberapa nama terjaring, disaring kembali di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk dikaji peluang kandidat. Selanjutnya disampaikan ke DPP dengan mengundang calon untuk di interview. Akhir keputusan dengan pertimbangan DPD dan DPC.

a�?Karena yang akan berlaku di Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah SK DPP,a�? ucap anggota Komisi XI DPR RI ini.

Willgo menegaskan, setiap proses penjaringan, seleksi, dan komunikasi sebelum diambil keputusan dilakukan bersama di tingkat bawah hingga pusat. Keputusan DPP yang bersifat final untuk dilaksanakan oleh struktur di bawah. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys