Ketik disini

Headline Metropolis

Gubernur: BPN Harus Tegas!

Bagikan

MATARAM – Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB diminta bersikap tegas. Lembaga ini harus berani mengambil keputusan, agar ada kejelasan soal sertifikat hak milik (SHM) di atas hutan lindung Sekaroh yang dipermasalahkan. a�?Supaya (BPN) tegas dalam hal ini,a�? kata Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi, kemarinA� (22/11).

Ia mengatakan, Pemprov NTB juga sudah bersurat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. Ia yakin dalam waktu dekat BPN akan mengambil sikap. Karena menurutnya sangat tidak baik jika tidak ada ketidakjelasan di dalam sektor yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. a�?Ambilah keputusan, bagaimana pun keputusannya tapi diambil, jadi jangan diambangkan,a�? imbuh TGB.

Saat ini komunikasi dengan Menteri Sofyan terus dilakukan mengenai masalah-masalah pertanahan di NTB. Termasuk masalah lahan KEK Mandalika Resort, Hutan Sekaroh dan pertanahan lain di NTB. Ia yakin menteri memiliki komitmen yang kuat. a�?Semua masalah pertanahan dia berjanji akan segera menyelesaikan,a�? katanya.

Berdasarkan temuan tim khusus yang diketuai Asisten I Setda NTB H Agus Patria menunjukkan,A� penerbitan sertifikat hak milik di atas hutan lindung Sekaroh Lombok Timur dinilai cacat prosedur. Karena ada syarat formal yang tidak dipenuhi akibat kurang koordinasinya BPN dengan Dinas Kehutanan saat itu.

Fakta berita acara tata batas kelompok hutan sekaroh RTK.15 di Kecamatan Keruak (sekarang Jerowaru), Lombok Timur seluas 2.834,20 hektare tanggal 28 Maret 1994 dijelaskan peta batas wilayah hutan yang disepakati bersama. Berita acara ini ditanda tangani Bupati Lombok Timur saat itu H Muhammad Sadir, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Lombok Timur Lalu Burhanudin, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur H Azhar Munchar, serta pejabat lain yang terkait.

Berita acara ini menyepakati tata batas kawasan hutan Sekaroh RTK.15 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982. Disepakati luas hutan 2.834,20 hektare, dengan panjang 62,37 kilometer. Artinya bahwa, jauh sebelum sertifikat tersebut diterbitkan, BPN sebenarnya sudah mengetahui batas-batas wilayah Hutan Sekaroh. a�?Seharusnya, dari dokumen yang ada tidak boleh diterbitkan,a�? katanya.

Tapi pada kenyataanya, setelah tahun itu sertifikat hak milik terus diterbitkan BPN, yakni pada tahun 2000, 2001, 2002 dan 2009 sebanyak 35 buah sertifikat dengan luas kurang lebih 567.970 meter persegi atau 56,80 hektare. Sementara luas lahan yang boleh diterbitkan sertifikat di kawasan itu hanya seluas 210 ribu meter persegi atau 21 hektare. Artinya sudah tidak sesuai dengan kondisi awal.

Agus Patria menilai, berdasarkan hasil temuan sementara ini, maka cukup beralasan Pemprov NTB meminta kepada BPN membatalkan sertifikat yang sudah diterbitkan tersebut. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka