Ketik disini

Metropolis

Pilih Disikat atau Pidana!

Bagikan

MATARAM – Pelanggaran ruang publik oleh sejumlah bangunan, khususnya yang berada di pinggir jalan, telah ditindak tim gabungan yang dikomandoi Dinas Tata Kota Mataram. Beberapa pemilik bangunan juga sudah mendapat surat peringatan.

Sayangnya, masih banyak pemilik bangunan yang menyepelekan surat itu. Salah satunya, toko pakaian dengan nama “Broumboun”.

Meski sudah diperingati, toko yang berlokasi di jalan Selaparang itu belum melakukan perbaikan pada kanopinya yang dianggap melanggar ruang publik. Padahal, sebelumnya, pemilik atas nama I Gede Suparta, telah berjanji secepatnya membongar itu. “Iya, saya juga mau bongkar, di sini sepi,” ketusnya.

Dari perjanjian yang ditandatangani di atas materai, pihak Broumboun menyetujui poin yang ada di dalam perjanjian. Mereka memang masih punya toleransi waktu, satu hari lagi sejak hari ini, sampai besok tanggal 24 November untuk membongkar sendiri kanopinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Mataram, HL Junaidi selasa (22/11) kemarin, berjanji tidak ada ampun bagi para pemilik bangunan jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tetap membiarkan bangunan tokonya melanggar aturan. “Tidak ada negosiasi lagi,” tegasnya.

Bahkan, penandatanganan perjanjian di atas materai kemarin, bisa bermakna dua hal. Pertama, pemilik toko bersedia bangunannya dihancurkan menggunakan alat berat. Dengan konsekwensi kerusakan akibat alat berat, bukan tanggung jawab dari tim gabungan.

Kedua, secara hukum juga bisa dituntut pidana, karena melanggar aturan walau sudah diberi peringatan dan tenggat waktu. “Kita sikat (runtuhkan pakai alat berat) atau gugat pidana,” tegasnya.

Junaidi menjamin, tidak ada negosiasi lagi. semua akan ditindak tegas. Ia pun menampik, eksekusi yang melibatkan tim gabungan dari Pemkot, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI kemarin, bukan hanya gertak sambal. Tetapi, pemerintah masih melihat dampak kerusakan jika dipaksakan menggunakan alat berat untuk meruntuhkannya.

“Di sana ada saluran listrik, juga bangunannya kan menyatu dengan bangunan utama yang tidak melanggar. Kalau dipaksa pakai alat berat, khawatirnya kerusakannya nanti merembet,” terangnya.

Itulah yang menjadi dasar penindakan kemarin, masih memberi tenggat waktu lagi bagi para pemilik toko. Ia memastikan setelah itu tidak ada lagi negosiasi. Dan tim akan bergerak menyisir, toko-toko yang telah mendapat peringatan, namun tetap keukeh, tak membongkar.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Ketut Sugiartha mengapresiasi langkah tegas Pemkot menyisir bangunan yang melanggar ruang publik. Ia juga mendukung pemerintah menghabisi para pengusaha yang membangkang. Jika semua upaya telah ditempuh namun tetap membandel.

“Kalau sudah diberi peringatan akhir, maka tindak tegas,” dukung Sugiartha.

Politikus Partai Gerindra ini juga menilai, para pengusaha juga jangan terlalu dimanja dengan predikat sebagai mitra pemerintah mengentaskan pengangguran di Kota Mataram. Jika mereka terbukti melanggar, maka sudah semestinya, aturan lebih diutamakan. Toh, masih ada pengusaha lain yang mau masuk dan siap patuh pada aturan yang ada.

“Jadi jangan sampai kita undang investor saja, tetapi lupa menegakan aturan,” tegasnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka