Ketik disini

Praya

Provinsi dan Pemkab Tukaran Lahan

Bagikan

PRAYA – Sekda NTB Rosiady Sayuti membenarkan kebijakan provinsi, yang menghibahkan lahan UPT Dinas Perkebunan NTB di Desa Puyung, Jonggat Lombok Tengah (Loteng) kepada Pemkab Loteng, seluas 10 hektare (ha). Itu pun dengan syarat Pemkab menyiapkan hibah lahan kembali ke provinsi.

“Tapi, bukan tukar guling. Melainkan, saling hibah saja,” tekan Rosiady, kemarin (22/11) saat menjembut Pangkoopsau II Marsda TNI Umar Sugeng di ruang VIP Lombok International Lombok (LIA) kemarin (22/11).

Lahan yang dihibahkan provinsi, kata Rosiady digunakan untuk pembangunan kantor bupati. Selanjutnya, lahan yang dihibahkan Pemkab ke provinsi, akan dimanfaatkan untuk pelayanan publik. “Kan kedepan kami di provinsi akan memiliki kantor UPT baru. Jadi, bisa saja untuk itu,” ujarnya.

Di singgung Lombok Post, apakah lahan yang dimaksud untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Rosiady enggan membeberkan. “Lahan itu untuk apa pun, yang penting sudah ada,” sambungnya.

Lebih lanjut, tambah Rosiady hibah lahan seluas 10 ha di PTP Puyung, tinggal menunggu dokumen tertulisnya saja. Gubernur HM Zainul Majdi secara lisan sudah menyetujuinya. Dalam waktu dekat, gubernur akan mengundang Bupati Loteng HM Suhaili FT, guna membicarakan secara teknis peruntukan hibah lahan masing-masing. “Yang jelas, kami sudah memberikan lampu hijau,” katanya.

Sementara itu, Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Lalu Firman Wijaya mengatakan, perubahan lokasi pembangunan kantor bupati secara langsung menambah jumlah anggaran. Yang semula dianggarkan sebesar Rp 217 miliar, menjadi Rp 230 miliar atau bertambah sebesar Rp 13 miliar. “Dana sebesar itu untuk kebutuhan awal pembangunan,” katanya, terpisah.

Diharapkan, kata Firman anggaran tersebut sudah bisa direalisasikan di awal tahun 2017 mendatang. Salah satu peruntukan dari anggaran yang dimaksud yaitu, perataan lahan dan perubahan master plan dasar bangunan kantor bupati. “Anggaran Rp 13 miliar itu, di luar kebijakan anggaran tahun jamak,” tekannya.

Itu pun, tambah Firman kebijakan anggaran tersebut diharapkan sebatas ancang-ancang saja. Dinas PU dan ESDM sebagai penanggungjawab berharap, dana sebesar Rp 217 miliar itu mudah-mudahan cukup untuk seluruh kebutuhan pembangunan kantor bupati. “Insya Allah, dari total luas lahan yang ada di PTP Puyung itu, maksimal 40 persen saja digunakan untuk bangunan kantor bupati. Sisanya, ruang terbuka hijau,” jelas Firman.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka