Ketik disini

Headline Metropolis

Catat, Belum Ada Penghapusan!

Bagikan

MATARAM – Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin meminta kepada seluruh pejabat segera mengembalikan kerugian negara. Mereka yang sudah diberikan peringatan diharapkan tergerak untuk mengembalikan uang negara tersebut.

Amin mengatakan, pemprov akan berupaya maksimal untuk menagih kerugian tersebut. Meskipun kemudian di lapangan banyak kendala. Seperti pejabat yang sudah meninggal, kemampuan finansial tidak memungkinkan, pindah dan sebagainya. Tetapi hingga saat ini belum ada kebijakan untuk penghapusan. a�?Sejauh ini belum ada kebijakan penghapusan, sebab harus ada alasan yang jelas,a�? tegas Amin.

Jika tidak bisa tertagih, maka harus ada alasan yang jelas untuk bisa dihapus. Tapi sepanjang masih bisa ditagih, pemprov akan terus mengejar melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). a�?Karena bagaimana pun itu adalah kewajiban dalam rangka penyelamatan keuangan negara,a�? katanya.

Menurutnya, masalah kerugian negara ini harus segera tuntas. Sebab hal ini akan menjadi penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB atas opini yang diberikan kepada Pemprov NTB ke depan. Mereka akan melihat bagaimana keseriusan Pemprov dalam menyelesaikannya.

Upaya lain yang bisa ditempuh adalah menggandeng kejaksaan. Bila pada akhirnya nanti kerugian tersebut tidak bisa tertagih maka akan diserahkan sepenuhnya kepada kejaksaan untuk menanganinya. Tapi jalur hukum menurutnya bukan jalan terbaik, yang paling penting dalam persolan ini adalah bagaimana caranya agar bisa mengembalikan kerugian negara.

Terpisah, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim mengatakan, timnya saat ini sedang melakukan penagihan secara intensif. Ia menyebutkan, dari Rp 57 miliar kerugian negara yang belum dikembalikan SKPD lingkup Pemprov NTB, sudah ada progres pengembalian. “Sisanya tinggal Rp 20 miliar lebih” ungkapnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys