Ketik disini

Praya

Kades Diminta Jangan Asal Pecat

Bagikan

PRAYA – 127 kepala desa (Kades) di seluruh Lombok Tengah (Loteng) lagi-lagi diingatkan, agar tetap mengacu aturan dalam mengambil keputusan memberhentikan dan mengangkat aparatur desanya masing-masing. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi terdorong dendam politik.

a�?Kalau berbicara aturan, kades memang memiliki hak. Tapi, apakah mereka mengacu aturan atau tidak,a�? kata Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali, kemarin(23/11).

Aturan yang dimaksud, terang Mutawali yaitu, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam aturan itu, kades dapat melaksanakan kebijakannya, jika aparatur desa bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri dan melakukan pelanggaran berat.

Jika dari salah satu syarat itu, kata Mutawali terjadi, aparatur desa yang dimaksud dapat diberhentikan. Terkait kasus pemecatan 17 kepala dusun (Kadus) di Desa Braim, Praya Tengah harus menjadi pelajaran bagi desa-desa lain.

Kendati demikian, pihaknya belum bisa menyimpulkan, apakah kades bersangkutan mengacu aturan atau tidak. Untuk mengetahuinya, ke 17 aparatur desa yang dipecat itu, diminta segera menyusun laporan tertulis dengan melampirkan bukti dokumen dugaan pelanggaran aturan yang dimaksud. Tidak bisa sebatas laporan lisan saja.

a�?Kami ingin tahu secara tertulis, siapa saja yang dipecat, kapan dipecat, mengapa dipecat, apa alasannya dan siapa yang memecat,a�? seru Mutawali.

Senada dikatakan Camat Praya Tengah HM Sahri. Dikatakannya, berbicara aturan, kades bersangkutan tidak pernah melayangkan surat rekomendasi tertulis kepada pemerintah kecamatan. Apalagi, berbentuk pemberitahuan lisan. Sementara dalam aturannya, pemberhentian dan pengangkatan aparatur desa, harus diketahui pemerintah kecamatan. a�?Ini malah kami tidak tahu apa-apa,a�? sesalnya.

Lebih lanjut, tambah Sahri permasalahan di Desa Braim akan ditangani secara serius. a�?Tujuannya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan,a�? kata Sahri.

Sementara itu, sekretaris forum kepala desa (FKD) Loteng Supardi Yusuf menyerukan agar, seluruh komponen aparatur desa, dari kades, kadus, staf desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para tokoh masyarakat desa mengedepankan musyawarah mufakat, dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.

Persoalan pemberhentian dan pengangkatan aparatur desa, diakui Supardi memang hak dan kewenangan kades. Namun, wajib mematuhi aturan berlaku. a�?Insya Allah, kalau kita mengikuti aturan, maka semuanya baik-baik saja,a�? kata Kades Pengembur itu, terpisah. (dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka