Ketik disini

Politika

Kubu Romi Ajukan Banding

Bagikan

MATARAM – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB Hj Wartiah menanggapi hasil gugatan kepengurusan PPP yang memenangkan PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Wartiah meminta seluruh kader PPP di NTB tidak menanggapi berlebihan perkara di DPP itu.

a�?Tidak ada pengaruhnya,a�? kata Wartiah, kemarin(23/11).

Menurutnya, soal menang gugatan adalah hal biasa dalam proses hukum terhadap partai politik (parpol). Saat ini, kepengurusan PPP yang sah adalah Romahurmuzy atau Romi.

a�?Sebab muktamar ishlah sudah dilakukan dan dibuka oleh Presiden RI dan ditutup Wakil Presiden RI serta SK disahkan Menkum HAM,a�? terangnya.

Perlu diketahui, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz. Djan meminta SK Menkum HAM soal pengesahan kepengurusan Romi dibatalkan. Dengan putusan terbaru ini, Menkum HAM diminta mencabut SK tersebut.

Surat yang dimaksud adalah SK Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021.

a�?Alasan mau dibatalkan (kubu Djan, Red) tidak jelas,a�? ujar Wartiah.

Karena itu, kata dia, DPP PPP kubu Romi akan lakukan langkah hukum yang bisa dilakukan. DPP Romi mengajukan banding dan kasasi.

Wartiah juga menegaskan selama banding SK kepengurusan dari Menkum HAM tetap berlaku. Sehingga PPP di tingkat bawah masih tetap berhak mengajukan calon pada pilkada.

a�?Hak ajukan calon masih ada,a�? pungkasnya. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka