Ketik disini

Headline Tanjung

Pemkab Tunda Ngutang di PIP

Bagikan

TANJUNGA�– Rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Lombok Utara 2017 antara Banggar dan TAPD hingga saat ini masih terus berlangsung. Pada rapat hari kedua kemarin, diputuskan rencana pinjaman Rp 50 miliar ditunda.

Sebelumnya, Pemkab berencana meminjam Rp 50 miliar di Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Uang itu akan digunakan untuk membangun pertokoan yang diperuntukan bagi pedagang yang berada di kompleks pertokoan Tanjung setelah direlokasi nantinya.

Anggota Banggar DPRD Lombok Utara Ardianto di sela-sela rapat mengungkapkan, ada empat hal yang sudah disepakati Banggar dan TAPD. Yakni, penundaan pinjaman, menyepakati usulan Rp 30 miliar untuk pembebasan tanah yang dimiliki pedagang di pertokoan Tanjung termasuk pembebasan tanah untuk jalan, meniadakan anggaran mobil dinas sampai berjalannya OPD baru. “Kami setuju kalau pemkab membebaskan dulu lahan yang ada di pertokoan Tanjung, baru merencanakan pembangunan toko untuk relokasi,a�? katanya.

Ditambahkan, jika nanti pembebasan lahan sudah dilakukan, barulah pemkab memikirkan untuk pembangunan toko relokasi. Anggaran untuk membangun pertokoan relokasi apakah akan meminjam atau tidak harus dibicarakan lagi. a�?Anggaran Rp 30 miliar untuk pembebasan sudah kita setujui dan akan dilakukan di 2017,a�? paparnya.

Sebelum rapat pembahasan, rencana pinjaman Rp 50 miliar disoroti Banggar. Karena menurut Banggar hal tersebut belum efektif selama lahan yang ditempati pedagang di kompleks pertokoan Tanjung belum dibebaskan. a�?Kalau seperti ini kan jelas. Yang penting tanah di sana bebas dulu baru bicara relokasi,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, Ardianto mengungkapkan, penundaan pengadaan mobil dinas juga sudah disepakati bersama TAPD. Hal ini karena TAPD menilai pengadaan akan dilakukan jika OPD baru sudah selesai. a�?Seluruh anggarannya ditiadakan termasuk anggaran mobil KLH Rp 250 juta,a�? ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU, Perumahan, dan ESDM Lombok Utara Raden Nurjati menjelaskan, anggaran Rp 30 miliar tersebut selain digunakan untuk ganti rugi lahan pedagang yang ada di kompleks pertokoan Tanjung juga akan digunakan untuk biaya UKL/UPL, Amdal, dan appraisal. a�?Untuk UKL/UPL, Amdal, dan Appraisal sekitar Rp 2 miliar sisanya untuk ganti rugi lahan pedagang,a�? ungkapnya, kemarin (23/11).

Ditambahkan, jika anggaran yang telah disiapkan tersebut tidak mencukupi. Maka pihaknya akan mengajukan tambahan kembali pada APBDP 2017 ataupun APBD murni 2018. a�?Kita lihat kondisi anggaran pemerintah daerah,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys