Ketik disini

Bima - Dompu

Pemkot Gandeng Ombudsman

Bagikan

KOTA BIMAA�– Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menggandeng Ombudsman Perwakilan NTB. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU). MoU tersebut diteken Wakil Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin dan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim. Penandatanganan berlangsung di ruang rapat wali kota, kemarin.

Atas kesepekatan tersebut HA Rahman mengaku sangat bangga. Sebab itu menunjukan adanya dukungan Ombudsman dalam memperbaiki pelayanan di jajaran pemerintah kota.

A�”Kota Bima sempat berada pada zona merah dalam hal penilaian pelayanan publik. Kondisi ini memacu kami untuk bergerak cepat.Salah satunya dengan menggandeng Ombudsman,” ujarnya saat menyampaikan sambutan, kemarin.

Kata dia, untuk mencapai standar pelayanan yang baik,aparatur pemerintah perlu pendampingan dari pihak-pihak yang kompeten. Kerja sama dengan Ombudsman dianggap perlu agar memberikan panduan yang lebih jelas dalam upaya penataan struktur pelayanan publik.

“Kami sangat berharap adanya bimbingan dari Ombudsman dalam menata pelayanan yang baik di kota,” tegasnya.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim menjelaskan, sejauh ini pemerintah kota sudah memperlihatkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki kinerja daerah. Salah satu langkah yang dilaksanakan adalah penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu, komitmen pemberantasan pungutan liar juga ditunjukkan Pemkot Bima dengan pembentukan satgas pemberantasan pungli yang melibatkan unsur Kepolisian, TNI dan Kejaksaan.”Usaha pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan sudah sangat bagus,” katanya.

Dikatakan, Ombudsman akan membantu peningkatan pelayanan publik di kota. Sesuai dengan ruang lingkup MoU tersebut,A� pihaknya akan rutin melakukan monitoring dan evaluasi. Ombudsman juga akan menjadi fasilitator penanganan pengaduan masyarakat dan integrasinya dengan LAPOR.

“LAPOR ini adalahA� layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional,” pungkasnya. (nk/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka