Ketik disini

Headline Praya

Pak Camat Kerjanya Apa?

Bagikan

PRAYAA�– Maraknya permasalahan desa di Lombok Tengah (Loteng), yang berakhir di Pemkab, dianggap sebagai salah satu indikator lemahnya kinerja para Camat. Seharusnya persoalan tersebut tidak harus naik ke Pemkab jika bisa dituntaskan di kecamatan.

a�?Camat itu harusnya sering bersilaturahmi dengan masyarakat. Bila perlu, ada ditengah-tengah masyarakat,a�? pesan Sekda HM Nursiah, kemarin (24/11).

Pernyataan itu disampaikan, karena selama ini banyak permasalahan di desa, tidak terselesaikan di tingkat kecamatan dan desa. a�?Ini yang membuat kami, berencana akan merevisi Perbup Nomor 36 Tahun 2013,a�? kata Nursiah.

Perbup yang mengatur, pelimpahan atau pendelegasian sebagian kewenangan bupati ke camat itu, menurut Nursiah tidak dijalankan secara maksimal oleh para camat. Mereka justru mengandalkan Pemkab, dalam menyelesaikan masalah desa. Terkadang, mendatangi para asisten, kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dewan dan bagian hukum Setda Loteng.

Parahnya lagi, kata Nursiah Bupati dan Wakilnya kerap menjadi sasaran. Padahal, urusan semacam itu sudah diatur dalam Perbup dan ketentuan yang berlaku. a�?Camat itu harus bekerja 24 jam dan bekerja selama tujuh hari, tidak boleh ada libur,a�? kata mantan Camat Praya Tengah tersebut.

Sabtu dan Minggu, tekannya harus dimanfaatkan untuk mengunjungi masyarakatnya. Berusaha menjadi fasilitator dan mediator dalam setiap masalah. Dengan begitu, ada upaya antisipasi dan deteksi dini. Khususnya lagi, meminimalisir masalah yang ada naik ke Pemkab. a�?Bila perlu, jarum yang jatuh di desa saja, camat harus tahu,a�? sindir Nursiah.

Tugas dan fungsi camat, tambah Nursiah sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah kecamatan harus mengetahui mana masalah yang diselesaikan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, tidak boleh dicampur adukkan.

Kendati demikian, pihaknya tidak serta merta menyalahkan para camat. Namun, terkadang ada masyarakat desa yang main lompat, mereka menggelar aksi tanpa pemberitahuan ke pemerintah kecamatan, bahkan desa. a�?Kalau menurut saya, kuncinya ada di kepala desa,a�? kata sekretaris Forum Kepala Desa (FKD) Loteng Supardi Yusuf, terpisah.

Maksudnya, kata Supardi kades harus berusaha meminimalisir masalah. Dengan cara, merangkul seluruh elemen masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya, meningkatkan koordinasi antar aparatur desa dan mengikuti aturan yang berlaku. a�?Itu saja,a�? kata Kades Pengembur tersebut.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka