Ketik disini

Metropolis

PKS Tolak Draf RAPBD 2017

Bagikan

MATARAM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD NTB menolak draf rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2017. Hal ini disebabkan beberapa dokumen anggaran belum diserahkan Pemprov NTB dalam pengajuan RAPBD.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB Johan Rosihan menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 22 ayat 4 dinyatakan bahwa dokumen anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.

a�?Dalam usulan pembahasan APBD 2017 ini, kami tidak menjumpai dokumen terkait tugas pembantuan,a�? kata Johan.

Kedua, dalam UU No 23 Tahun 2014 juga dijelaskan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Selanjutnya Program pembentukan Perda tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Namun, sampai saat ini, program pembentukan Perda sama sekali belum dibahas, belumA� ditetapkan menjadi keputusan DPRD sebagaimana amanah UU Pemda.

Selain itu, PKS juga mempertanyakan terkait pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2017 ini, target penerimaan pada PBB-KB ditargetkan stagnan alias sama dengan tahun anggaran 2016 yaitu Rp 192 miliar. Padahal jumlah kendaraan bermotor terus bertambah. Artinya konsumsi bahan bakar tentunya meningkat.

Begitu juga dengan pajak rokok ditargetkan tidak mengalami peningkatan, yaitu stagnan di angka Rp 277 miliar. Padahal konsumsi rokok meningkat, begitu juga dengan tarif cukai rokok akan meningkat 10,54 persen.

Jika cukai rokok dipastikan meningkat, dan konsumsi rokok diasumsikan meningkat, maka ia mempertanyakan kenapa pajak rokok ditargetkan stagnan. Semestinya pajak rokok dijadikan instrumen untuk mengimbangi kenaikan belanja daerah di tahun anggaran 2017. Fraksi PKS mengusulkan kenaikan target pajak rokok sebesar 10 persen dari semula Rp 277 miliar menjadi Rp 305 miliar. “Terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017, kami nyatakan akan dibahas di tingkat yang lebih lanjut setelah penetapan program legislasi daerah dan RKT DPRD serta memperhatikan berbagai usulan yang telah kami sampaikan,” tegasnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka