Ketik disini

Headline Tanjung

Randis Dihapus, Damkar Disetujui

Bagikan

TANJUNG – Dalam laporan Banggar DPRD Lombok Utara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan fraksi-fraksi sebelum menyetujui KUA-PPAS APBD 2017. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna laporan Banggar DPRD Lombok Utara terhadap hasil pembahasan KUA-PPAS APBD 2017, kemarin (24/11). “Ada 36 item yang menjadi sorotan dan pembahasan bersama dengan TAPD,a�? ujar anggota Banggar DPRD Lombok Utara Ardianto.

Menurut Ardianto, 36 item tersebut diantaranya menyepakati naiknya target PAD sebanyak Rp 12 miliar. Sehingga target PAD 2017 menjadi Rp 127 miliar lebih. Selain itu, menyetujui anggaran Rp 30 miliar yang akan digunakan untuk pembebasan jalan ruas Pemenang-Tanjung termasuk pembebasan lahan pertokoan Tanjung. a�?Kalau rencana utang Rp 50 miliar untuk membangun pertokoan relokasi bagi pedagang ditunda,a�? ungkapnya.

Selanjutnya, meniadakan anggaran mobil dinas pada Kantor Lingkungan Hidup termasuk SKPD lain sebesar Rp 250 juta. Sementara untuk anggaran pengadaan kendaraan dokter akan dibahas kembali pada RAPBD dengan mempertimbangkan jumlah dokter yang sudah pasti. a�?Untuk kendaraan pemadam kebakaran disetujui,a�? tegasnya.

Kemudian, anggaran Rp 1,5 miliar yang ada di Dikbudpora Lombok Utara akan dibahas kembali dalam RAPBD. Anggaran ini rencananya akan digunakan Vokasi.

Kepada DPPKKP Lombok Utara, Banggar meminta dinas untuk segera melaporkan daftar 400 kelompok ternak yang akan menerima bantuan dengan total bantuan sebesar Rp 6 miliar. “Untuk sistem bantuan modal kepada 3 ribu wirausaha baru masih ada perbedaan antara penjelasan bupati dengan TAPD,a�? tandasnya.

Struktur pendapatan dan belanja Lombok Utara terdiri dari pendapatan daerah Rp 833 miliar lebih. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 127 miliar lebih, dana perimbangan Rp 590 miliar lebih, serta lain-lain PAD yang sah Rp 116 miliar lebih.

Untuk belanja daerah 2017 diasumsikan sebesar Rp 864 miliar lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp 382 miliar lebih dan belanja langsung Rp 481 miliar lebih.

Sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp 30 miliar lebih terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp 38 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 8 miliar. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka