Ketik disini

Metropolis

Penghentian Unas Didukung Penuh

Bagikan

MATARAMA�– Dukungan penghentian sementara (moratorium) ujian nasional (UN) oleh Kemendikbud mendapat respon positif dari jajaran pemerintah daerah. Mereka siap menjalankan ujian akhir sendiri. Dan menjamin tetap menjaga integritas para siswa dan guru.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB H Aidy Furqan mengatakan, ketika UN ditiadakan, akan membuat sekolah lebih berwibawa. Mulai dari penentuan nilai raportA� hinggaA� kelulusan ditentukan sekolah. a�?Standar itulah yang akan kita buat nanti jika benar-benar moratorium unas,a�? imbuh Aidy.

Menurutnya, pola seperti ini bukan hal yang baru. Dulu kata dia, pola seperti ini sudah diterapkan dengan nama Ebta dan Ebtanas. Ebta ini dibuat sekolah dan Ebtanas dibuatA� pemerintah daerah. Sistem ini juga memasukkan nilai raport untuk menentukan kelulusan.

Ia mengatakan, dua tahun lalu UN masih menjadi penentu kelulusan. Syarat ini berubah ketika pergantian Mendikbud. UN tak lagi menjadi penentu kelulusan. Tapi image yang muncul sekolah buat standarisasi sendiri-sendiri untuk menentukan kelulusan siswanya. Bahkan terdengar kabar ada yang memberikan penilaian berdasarkan suka sama suka.

a�?Jika guru suka sama siswa nilainya bagus. Sebaliknya, jika guru tidak sukaA� maka nilainya jelek,a�? tuturnya. a�?Jika ini akan diterapkan lagi pada US (ujian sekolah) dikelola daerah maka akan ketahuan,a�? sambung dia.

Ia menilai, moratorium UN guna memperbaiki kualitas pendidikan. Sebagai gantinya US akan dikelola daerah sesuai kewenangannya. Seperti tingkat SMA, SMK, dan SLB akan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Sementara untuk tingkat SD dan SMP akan menjadi tanggungjawab kabupaten/kota.

Menurutnya, moratorium UN juga akan memberikan keadilan kepada siswa kurang mampu atau yang ekonominya menengah kebawah. Biasanya kata dia, siswa yang memiliki nilai tinggi pada UNA� bukan hasil pembinaan murni dari sekolah. Melainkan ditunjang dari berbagai bimbingan belajar (Bimbel). a�?Kalau moratorium siswa bisa bersaing sehat,a�? tutur dia.

Selain itu kata Aidy, US yang akan dikelolaA� pemerintah provinsi akan bisa mengetahuiA� mana sekolah yang rendah dalam peningkatan mutu. Jika itu terjadi pasti ada masalah didalamnya. Entah itu guru yang tidak bisa mentransferA� ilmunya atau siswa yang memangA� motivasi belajarnya rendah . a�?Kita bisa mengevaluasi kinerja guru dari hasil US,a�? sebut dia.

Di sisi lain, moratorium UN juga akan menjadikan otonomi sekolah kian baik. Managemen Berbasis Sekolah (MBS) bakal maksimal. a�?Kalau sekarang MBS ini tidak pernah jalan di sekolah,a�? ujarnya.

Ia menambahkan, otonomi sekolah seperti ini sudah diterapkan di negara-negara maju. Sekolah memiliki hakA� mulai dari menerima siswa hingga meluluskan. Tapi yang paling penting dengan moratorium ini Mendikbud lanjut dia, bisa melengkaapi sarana prasarana sekolah di daerah. Pasalnya, banyak sekolah di NTB yang belum memiliki sarana parasarana lengkap dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara Sekretaris Umum PGRI NTB Yusuf mengatakan,A� pihak sekolah akan bekerja ekstra jika US sebagai indikator keberhasilan sekolah. Selain itu, sistem ini akan membuat persaingan antar sekolah. Bahkan akan terjadi adu gengsi terkait standarisasi US di daerah. a�?Kalau di Mataram bisa saja standarisasi US tinggi,a�? sebut dia.

Di sisi lain lanjut dia, ini akan menjadi lecutan para guru meningkatkan kompetensi. Jika tidak bisa saja guru ini tidak akan dipakai atau dipindah ke sekolah yang pinggiran jika kompetensi rendah.

Ia menambahkan, moratorium UN juga ada keuntungan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang di UN-kan. Selama ini, guru yang mengajar empatA� pelajaran yang di-UN-kan ditumpukkan beban yang berat. Mereka harus masuk pagi, siang, hingga sore menyiapkan siswa pada ujian.

Dukungan Mengalir

Dukungan juga datang dari daerah lain. Bupati Kerinci Adi Rozal yang kemarin (25/11) berada di Kemendikbud bersama sejumlah kepala daerah lain, untuk menerima penghargaan Kihajar 2016. Rozal mengatakan selama ini penyelenggaraan unas sering bikin panas dan memunculkan delima. a��a��Seperti curang, soal ujian bocor, dan lain-lain,a��a�� katanya.

Rozal mengatakan mereka siap menyelenggarakan ujian akhir, yang nantinya berbasis daerah. Dia berharap nanti Kemendikbud tetap memberikan kisi-kisi atau panduan membuat soal ujian. Kemudian dengan kondisi daerah yang beragam, bisa menyusun soal ujian sendiri.

Dia juga tidak menampik bahwa penyelenggaraan unas rentan dipolitisir. Sebab, ada kepala daerah yang bangga dengan ranking unas. Namun dia sama sekali tidak tertarik untuk berbangga dengan hasil unas. a��a��Saya tidak penting ranking. Yang penting itu kejujuran,a��a�� jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rahmad Derita mengatakan, dia ikut dalam forum pembahasan moratorium Unas di Kemendikbud. Dia menegaskan keputusan moratorium unas adalah kebijakan yang sudah melalui kajian mendalam.

Dia mengatakan ketika melihat respon publik terhadap unas selama ini, moratorium adalah keputusan yang tepat. Selama ini banyak publik yang mempertanyakan pelaksanaan unas. Sebab masih banyak sekolah dengan standar pendidikan minim, tetapi dipaksa mengejarkan soal ujian buatan pemerintah pusat.

Kepada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan proses penghentian unas yang baru saja diputuskan, bukan kebijakan serta-merta. Moratorium unas diputuskan, setelah tahun ini nilai unas tidak mementukan kelulusan. a��a��Jadi skenarionya sudah runut. Setelah tidak jadi penentu kelulusan, sekarang tidak ada unas,a��a�� tuturnya.

Terkait dengan infrastruktur komputer untuk ujian yang sudah terbangun di Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan akan tetap mempertahankan. Dia mengatakan komputer tidak hanya untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Lebih dari itu komputer juga bisa dipakai saat ujian semester, ulangan harian, dan sejensinya. a��a��Kita tidak akan hentikan pembelajaran yang sudah berbasis IT,a��a�� katanya.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan moratorium unas bukan berarti tidak ada ujian. Dia menjelaskan sebagai ganti unas, maka ujian akhir sekolah (UAS). Mata pelajaran yang selama ini diujikan di dalam unas, akan dialihkan ke UAS. Meskipun nanti pemda yang membuat soal ujian, Kemendikbud tetap yang membuat kisi-kisinya.

Muhadjir juga mengatakan pelaksanaan ujian berbasis komputer tetap dipertahankan meskipun unas tidak ada. Dia mengatakan selama ini ujian berbasis komputer belum efektif. Padahal banyak sekali lembaga pendidikan yang memiliki unit komputer. a��a��Kantor pemda dan tempat kursus juga punya komputer. Itu bisa dimaksimalkan untuk ujian berbasis komputer,a��a�� katanya. (jay/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka