Ketik disini

Metropolis

Faozal: Kami Tidak Diam, Kami Bekerja Keras

Bagikan

MATARAM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) NTB angkat bicara soalA� riset yang dilakukan Asean Studies Center Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang wisata halal Lombok. Menurut Budpar NTB, tidak semua hasil riset itu menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Beberapa kegiatan, kebijakan, dan program di sektor pariwisata NTB belum masuk di dalam hasil riset itu.

Kepala Dinas Budpar NTB Lalu Moh. Faozal mengatakan, dalam setahun terakhir berbagai kebijakan dan program sudah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan wisata halal. Program yang dilakukan tidak sekadar lokal semata, pemerintah juga menggelar kegiatan skala nasional bahkan internasional. Semua kegiatan itu diarahkan untuk mewujudkan wisata halal. a�?Kami tidak diam, kami bekerja keras,” kata Faozal pada Lombok Post, kemarin (27/11).

Dari sisi regulasi, kata Faozal, NTB adalah provinsi pertama yang memiliki aturan tentang wisata halal. Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal, saat ini sedang dibuatkan turunannya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam mengembangkan wisata halal di NTB.

Di tingkat nasional, pemerintah sudah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan usaha hotel halal. Pemprov menangkap peluang dengan menyiapkan regulasi pedoman penyelenggaraan usaha restoran halal, pedoman penyelenggaraan usaha biro perjalanan wisata (penyelenggaraan paket wisata halal), dan pedoman penyelenggaraan usaha SPA halal.

a�?Dalam kegiatan di lapangan, para pelaku pariwisata sudah membuat paket-paket wisata halal,” kata Faozal.

Budpar bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB juga mendorong sertifikasi halal untuk usaha jasa wisata. Tahun 2016 ini sertifikasi dan standarisasi dilakukan untuk 100 hotel dan restoran. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan dana stimulan sebesar Rp 1 miliar untuk sertifikasi usaha ekonomi halal. Sertifikasi usaha ekonomi halal itu tentu saja usaha sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dan wisatawan bahwa produk usaha itu sudah terjamin.

Dari sisi program, sepanjang tahun 2015-2016, Budpar NTB menggelar berbagai event. Itu dihajatkan menarik wisatawan berkunjung ke NTB. Event itu tidak sekadar dipusatkan di Mataram saja, tapi disebar ke berbagai kabupaten/kota di NTB. Baru-baru ini Festival Muharam digelar di Lombok Timur, Festival Taliwang digelar di Sumbawa Barat, Festival Moyo digelar di Sumbawa, Festival Mbojo digelar di Bima, dan Festival Tambora digelar di Dompu. Selain itu di tahun 2016 ini, NTB menjadi tuan rumah International Halal Travel Fair. a�?Semua event tentu saja terlaksana karena kerja sama dengan semua pihak. Jadi kurang tepat mengatakan jika kami berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Dikatakan, dalam setiap event, Budpar selalu menggandeng Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Beberapa kegiatan promosi di luar NTB selalu menggandeng asosiasi. Begitu juga ketika asosiasasi menggelar kegiatan, pemerintah selalu terlibat dan memberikan dukungan.

Bukan hanya dengan asosiasi resmi, Budpar juga mengajak keterlibatan masyarakat dalam membangun dan sosialisasi wisata halal. Budpar menggandeng Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku wisata di destinasi-destinasi, termasuk juga menggandeng berbagai komunitas yang aktif mempromosikan pariwasata. a�?Kami aktif turun sosialisasi ke tingkat bawah, kami roadshow ke kabupaten untuk sosialisasi wisata halal itu,” kata Faozal.

Tak sekadar sosialisasi, Budpar NTB juga memberikan dukungan dana untuk membenahi berbagai destinasi wisata. Beberapa destinasi andalan Lombok, seperti air terjun Sendang Gile (Lombok Utara), Sembalun (Lombok Timur), Senggigi (Lombok Barat) juga dibantu secara fisik oleh Budpar NTB. Beberapa fasilitas umum di tempat wisata itu dibangun oleh Budpar NTB.

a�?Program edukasi kami jalankan, begitu juga fisik untuk pembenahan destinasi,” katanya.

Begitu juga untuk kawasan MandalikaA� di Lombok Tengah. Belasan tahun tanpa kejelasan, kini pemerintah pusat sudah menunjukkan dukungan pembangunan Mandalika.

Pemprov juga mendukung KEK Mandalika dengan manggandeng Islamic Development Bank. Untuk wisata halal, akan disiapkan 300 hektare lahan dari 1.175 hektare untuk a�?halal huba�?. Di lahan 300 hektare itu akan dibangun hotel dan usaha pariwisata lainnya yang memenuhi aspek syariah.

a�?Ini menunjukkan begitu besarnya komitmen pemprov untuk mengembangkan wisata halal,” katanya.

Faozal tidak ingin membantah hasil riset yang dilakukan Asean Studies Center UGM itu. Menurutnya, masalah-masalah yang disampaikan dalam hasil riset itu bisa lebih banyak kalau hanya mencari kesalahan. Tapi, berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah sepertinya luput dari penelitian itu. Mestinya berbagai upaya yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan pemerintah bisa menjadi perbandingan dalam riset itu. (fat/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka