Ketik disini

Kriminal

Hitung Kerugian Kasus CPNS K2 Dompu

Bagikan

MATARAM -A� Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB mulai menelusuri besaran kerugian negara dalam kasus pengangkatan CPNS dari honorer K2 Dompu tahun 2015. Potensi kerugian negara, disebut BPKP, terkait pembayaran gaji terhadap 134 CPNS K2 yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi kriteria.

Kepala BPKP Perwakilan NTB Bonardo Hutauruk mengatakan, permintaan Untuk Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari Polda telah diterima. Karena itu pihaknya mulai bekerja untuk menghitung.

a�?Minggu lalu sudah kami terima suratnya,a�? kata Bonardo, kemarin (28/11).

Dalam PKN nanti, rencananya BPKP akan memulai dari pembayaran gaji terhadap 134 CPNS yang masuk kategori tidak memenuhi kriteria. Menurut Bonardo, pembayaran gaji tersebut bisa menjadi bahan untuk menghitung kerugian Negara.

a�?Bisa, tapi nanti tentunya kita harus melihat fakta-fakta lainnya,a�? ujar dia.

Karena itu, BPKP telah melakukan beberapa persiapan. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan BPKP pusat.

Bonardo menjelaskan, proses koordinasi dengan pusat untuk melakukan penyeragaman dalam penanganan perkara CPNS K2. Sehingga, jika di wilayah lain timbul kasus yang sama, maka apa yang dilakukan BPKP NTB saat ini, bisa dijadikan rujukan.

a�?Biar seragam saja terkait penanganannya. Karena ini kan sifatnya sama, dari CPNS yang tidak memenuhi kriteria ke memenuhi kriteria,a�? tandasnya.

Sementara itu, Polda NTB terus menhusut kasus ini. Usai memeriksa Bupati Dompu H Bambang M Yasin, penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan saksi ahli.

Kabarnya, penyidik Subdit III Tipikot Ditreskrimsus Polda NTB terbang ke Jakarta. Mereka akan meminta keterangan ahli untuk memperkuat bukti dugaan korupsi pengangkatan 134 CPNS yang telah dibatalkan itu.

Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti mengaku,A�penyidik akan meminta keterangan ahli dari Jakarta. Sayangnya, dia tidak membocorkan identitas ahli yang akan dimintai keterangan.

“Penyidik akan minta keterangan saksi ahli dari Jakarta, untuk kepentingan penyidikan,” katanya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka