Ketik disini

Metropolis

Nasib Pulau Kalong dan Nambung Belum Jelas

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB menerima lima Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait penetapan batas beberapa kabupaten/ kota di NTB. Namun ada dua tapal batas A�yang hingga kini masih belum ditentukan titik koordinatnya, padahal A�berkas pengajuannya sudah ada di Mendagri. a�?Pulau Kalong di Sumbawa dan KSB, dan Nambung di Lombok Tengah dan Lombok Barat masih belum diterbitkan Kemendagri,a�? kata Kepala Biro Administrasi Pemprov NTB Irnadi Kusuma.

Dijelaskan, tapal batas untuk empat wilayah tersebut memang belum diterbitkan oleh Mendagri. Namun kesepakatan antar kabupaten tersebut sudah ada dalam berita acara Kemendagri.

Kata dia, untuk menentukan perbatasan suatu wilayah, harus ditentukan segmen titik koordinat yang menjadi titik temu. Hal tersebut kemudian bisa ditandai dengan batas alam atau buatan yang memiliki titik tertentu untuk menjadi segmen. a�?Seperti Kabupaten Bima dan Kota Bima yang batasnya di Kecamatan Ambalawi di Desa Nipa dan Nopo,a�? sebutnya.

Menurutnya, penetapan batas wilayah adalah sesuatu yang sangat rentan akan konflik. Terlebih lagi jika perbatasan tersebut berada di daerah yang kaya akan sumber daya. Selain itu, pemetaan juga kerap menjadi permasalahan terkait pembatasan dua wilayah. a�?Bersama tim pengkaji kita akan mengkaji titik mana saja yang berpeluang terjadi konflik,a�? imbuhnya.

Penetapan batas Lombok Utara dan Lombok Barat sempat menjadi yang paling rumit. Meskipun sudah terselesaikan melalui Permendagri Nomer 34 tahun 2015, diharapkan pengalaman tersebut bisa dijadikan pembelajaran bersama.

“Yang pertama melalui Permendagri 33 tahun 2015 batas Kabupaten Bima dan Kota Bima sudah ditetapkan, Nomor 34 Lombok Utara dan Lombok Barat juga sudah ditetapkan. Selanjutnya Permendagri Nomor 35 batas Dompu dan Sumbawa, 36 Lombok Timur dan Lombok Tengah, dan 37 Kabupaten Bima dan Dompu juga sudah kelar,a�? paparnya.

Namun, berkaitan dengan lima perbatasan itu, setiap kabupaten/ kota berhak untuk tidak sepakat dengan konten tersebut. Pemerintah kabupaten/ kota, masih boleh mengajukan keberatan ke Kemendagri. a�?Penetapan ini masih berupa titik koordinat, belum dinarasikan,a�? tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan terus mengawal serta memfasilitasi penentuan batas antar kabupaten/ kota tersebut. Penegasan batas ini ditegaskannya harus segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/ kota dengan memasang pal perapatan batas. a�?Radiusnya akan disepakati oleh masing masing kabupaten/kota,a�? jelasnya.

Selain itu, ini juga untuk lebih mengkaji sistem pengelolaan sumber daya yang berada di perbatasan dua wilayah kabupaten/ kota. Ia menilai itu adalah salah satu langkah awal untuk mencegah terjadinya masalah atau konflik baru. a�?Untuk itu kita akan kaji lagi apakah akan dikelola bersama atau bagaimana, nanti kita kaji lagi, tandasnya. (van/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka