Ketik disini

Headline Metropolis

Semoga Gak Asal-asalan

Bagikan

MATARAM – Waktu yang tersisa tinggal satu hari lagi. Namun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) NTB belum juga tuntas dibahas. Hingga kemarin, masing-masing komisi di DPRD NTB masih melakukan rapat maraton dengan SKPD lingkup Pemprov NTB.

Seperti Komisi IV DPRD NTB yang menggelar rapat hingga sore hari bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. Sementara Komisi II memanggil Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara di komisi III melakukan rapat pembahasan anggaran dengan Dinas Pendapatan dan sebagainya.

Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda menjelaskan, meski ada perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 2017, namun hal ini tidak mengganggu pembahasan APBD. Anggaran tetap dibahas oleh SKPD yang ada saat ini, sehingga pembahasan anggaran dilakukan lintas komisi. Sebab pejabat yang mewakili tetap pejabat dinas yang masih bertugas. a�?OPD lama yang menyiapkan,a�? katanya, kemarin (28/11).

Misalnya, Dinas Pekebunan dan Dinas Pertanian yang akan merancang merancang dan membahas adalah Dinas Pertanian. Kemudian, Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup, karena akan digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka yang merancang dan menyiapkan adalah Dinas Kehutanan, mereka bersama Komisi II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri, di mana anggaran disiapkan SKPD lama dibantu TAPD. “APD membantu OPD mempersiapkan dari struktur lama,a�? katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Yek Agil mengatakan, ada beberapa hal yang disoroti dalam pembahasan tersebut. Diantaranya, memastikan program-program pada SKPD sesuai dengan target RPJMD hingga 2018. Seperti di dinas koperasi, mereka diminta memperjelas target wirausaha baru sesuai dengan target. Kemudian pendirian koperasi syariah yang belum dilaksanakan.

“Kita pastikan sesuai dengan target,a�? katanya.

Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pihaknya meminta agar memaksimalkan penataan destinasi wisata di NTB. Termasuk memberikan bantuan penataan destinasi pariwisata di masing-masing kabupaten. Seperti pembangunan toilet dan tempat ibadah. Sehingga bisa menambah kenyamanan para wisatawan. Meski hal ini kewenangan kabupaten tapi provinsi akan membantu. “Sehingga mempercepat penataan destinasi pariwisata,a�? tegasnya.

Sementara kepada Dinas Kehutanan, Komisi II menekankan agar dilakukan penegakkan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembalakan liar. Dewan akan memberikan dukungan anggaran untuk penguatan personel polisi hutan. Termasuk anggaran pengadaan senjata api. Khusus untuk pengadaan senjata ini, ia meminta kepada dinas berkoordinasi dengan kepolisian. Tujuan pemberian senjata api bagi polisi hutan adalah agar mereka bisa melumpuhkan pelaku illegal logging.

Selain itu, tambahan dana juga untuk pembinaan dengan masyarakat sekitar hutan, dengan cara pola kemitraan. Warga akan diberikan bantuan berupa hewan ternak, dan pelatihan pemberdayaan ekonomi. Tujuannya agar mereka tidak lagi menebang pohon. “Mereka minta dan kami setujui (tambahan anggaran) kehutanan,a�? ujar politis PKS ini. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka