Ketik disini

Headline Politika

Ali, Ahyar, dan Suhaili Semakin Pede

Bagikan

MATARAM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Lalu Aksar Ansari menegaskan, calon petahana dan kepala daerah tidak perlu mundur untuk maju dalam Pilkada. Pernyataan itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015. a�?Iya, pada pasal 4 ayat 1 huruf o, angka 4 dihapus,a�? kata Aksar. a�?Jadi tidak mundur bupati/wali kota yang nyalon jadi gubernur selama masih dalam satu provinsi,a�? tambahnya.

Dengan demikian, PKPU tersebut membawa angin segar bagi para calon yang akan maju di Pilgub NTB 2018 mendatang. Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah yang akan maju di Pilgub NTB. Diantaranya, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Bupati Loteng HM Suhaili FT, dan Bupati Lotim HM Ali Bin Dachlan.

Sedangkan calon dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil, lurah/kades atau sebutan lain tetap harus mundur. Demikian juga halnya dengan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). a�?Pengunduran diri mereka sejak ditetapkan sebagai calon dan bagi penyelenggara (Pemilu) sebelum pembentukan PPK dan PPS,a�? terang Aksar.

Walau tidak berhenti dari jabatan, lanjutnya, calon petahana dan kepala daerah yang tidak mundur tetap menyatakan kesediaan cuti secara tertulis selama masa kampanye. Yakni, tiga hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) hingga satu hari sebelum masa tenang. Artinya, calon petahana dan kepala daerah tidak hanya cuti saat melaksanakan kampanye, melainkan cuti selama masa kampanye. Sehingga sebelum masa kampanye permohonan cuti sudah harus diurus.

Sementara bagi yang mundur, sambungnya, harus menyerahkan SK pemberhentian sejak ditetapkan sebagai calon. Paling lambat 60 hari sejak ditetapkan jadi calon.

a�?PKPU ini sudah berlaku, mudahan-mudahan tidak ada perubahan. Karena perubahan ini saja (PKPU 5/2016 ke PKPU 9/2016, Red) dalam waktu tiga bulan,a�?jelas Aksar.

Terpisah, pengamat politik dari IAIN Mataram Agus menambahkan, pasal itu tidak berlaku jika calon petahana mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur di provinsi lain. a�?Saya pikir ketentuan PKPU ini akan menambah percaya diri (pede) bagi bupati atau wali kota yang sedang menjabat untuk maju di Pilgub NTB 2018,a�? ungkap Agus.

Menurutnya, itu bisa menjadi rangsangan bupati atau wali kota untuk tetap maju. Lantaran tidak ada resiko bagi jabatannya. Hanya saja dampak yang harus diantisipasi adalah potensi penggunaan birokrasi/PNS sebagai mesin politik khususnya di daerah asal calon.

a�?Ini perlu peran Bawaslu memberi perhatian terhadap gejala tersebut,a�? tutupnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka