Ketik disini

Metropolis

Cegah Illegal Logging, Polhut Akan Ditambah

Bagikan

MATARAM – Kerusakan hutan masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemprov NTB di 2017. Pemberantasan illegal logging mutlak dilakukan. Untuk itu, Dinas Kehutanan akan menambah personel polisi hutan (Polhut) agar pengawasan bisa lebih maksimal.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB Hj Husnanidiaty Nurdin mengatakan, saat ini pemerintah punya modal yakni dengan terbentuknya tim satgas bersama dengan aparat penegak hukum. Tim ini nanti akan dibentuk dari tingkat provinsi, kebupaten, hingga kecamatan. Sehingga pengawasan di lapangan akan lebih mudah. “Untuk pengamanan kita akan dengan sistem patroli,a�? katanya.

Dengan adanya patroli secara rutin, diharapkan warga akan tahu di mana saja batas-batas hutan yang tidak boleh ditebang. Tahun 2017, pihaknya akan berupaya agar semua Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di NTB memiliki polhut. Untuk hal ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan menyeleksi pegawai yang sudah ada, kemudian ditawarkan menjadi polhut. “Setelah itu mereka akan dilatih,a�? katanya.

Saat ini jumlah UPTD KPH sebanyak 11 dan 20 unit KPH di seluruh NTB. Di masing-masing KPH akan ditempatkan penyuluh, polhut, dan aparat penegak hukum di lapangan. Jumlah polhut saat ini kurang dari 100 orang yang menjaga 1,07 juta hektare hutan NTB. Dari sisi jumlah memangA� tidak seimbang. Tetapi dengan keterlibatan masyarakat ia yakin penjagaan hutan akan lebih efektif.

Dinas Kehutanan mengaku terus menerangkan kepada warga, jika tidak ada illegal logging hutan akan tetap terjaga dan bisa menikmati hasilnya. a�?Kalau ada illegal logging ditebang habislah dia,a�? katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak mereka berpartisipasi menjaga hutan, khususnya warga sekitar. Mereka akan dilibatkan dalam bentuk program kemitraan. “Kita akan memberikan perhatian khusus dengan pemberdayaan masyarakat,a�? katanya.

Bagi masyarakat yang selama ini sudah mengelola hutan, pihaknya akan mengajak untuk melakukan penanaman pohon. Sehingga mereka tidak lagi mencari makan dengan menebang pohon. Dalam sistem kemitraan ini, masyarakat akan membentuk kelompok dan bemitra dengan pemerintah untuk menjaga hutan. Program-program yang ada di KPH akan melibatkan kelompok warga tersebut.

Misalnya, mereka sepakat mengembangkan tanaman Kaliandra, memelihara ternak, atau menanam Kayu Putih yang kemudian hasilnya dibagi bersama.

Target di tahun 2017, Dishut NTB saat ini sedang menghitung luas hutan yang dirambah akibat penebangan liar. Dari data ini, kemudian akan dijadikan dasar sebagai pencegahan perambahan lahan baru.

Ia memperkitakan luas hutan yang dirambah mencapai 26,7 persen dari 1,07 juta hektare luas hutan NTB. Sementara kemampuan menanam masih kurang. Target menanam sebanyak 20 ribu hektare, tapi dana yang tersedia hanya untuk tiga ribu hektare.

Ia menyebutkan, total dana yang disediakan untuk penanganan kasus illegal logging mencapai Rp 3 miliar. Sementara untuk menanam pohon saja dianggarkan Rp 14 miliar. Untuk program perhutanan sosial antara Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar. Di dalamnya masuk pengelolaan hutan dengan pola kemitraan. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka