Ketik disini

Sumbawa

Irawansyah Belum Menyerah

Bagikan

TALIWANG a�� Irawansyah, mantan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menempuh upaya hukum lebih lanjutA� setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa yang menolak gugatannya. Irawansyah merupakan anggota DPRD dari Hanura yang diganti melalui pergantian antar waktu (PAW) beberapa waktu lalu.

Saat PAW berlangsung, Irawansyah sendiri sedang menempuh upaya hukum di PN Sumbawa. Bahkan saat itu, PN Sumbawa sendiri mengeluarkan putusan sela, agar proses PAW tersebut ditunda sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus tersebut. Namun putusan sela yang dikeluarkan PN Sumbawa ternyata tidak dapat menunda proses PAW tersebut.

A�a�?a��Setelah saya koordinasikan dengan kuasa hukum, saya akan menempuh upaya banding langsung. Saya akan tetap mencari kebenaran sampai langit runtuh,a��a�� tegas Irawansyah, kemarin.

Upaya kasasi yang dilakukan dirinya itu sebagai bentuk mencari kebenaran atas apa yang dialaminya saat ini. Irawansyah mengakui, dalam putusan yang dikeluarkan PN Sumbawa menolak gugatan yang diajukan dirinya. Namun penolakan terhadap gugatan tersebut belum bisa dikatakan sudah berkuatan hukum tetap, sehingga proses PAW terhadap dirinya harus ditunda.

a�?a��Ini masih berproses, seharusnya PAW itu ditunda dulu. Menunggu sampai putusan dalam kasus ini memiliki kekuatan hukum tetap,a��a�� katanya.

Irawansyah juga mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukkan DPRD KSB dan Gubernur NTB. Pasalnya, sebelum putusan ini dikeluarkan PN Sumbawa, pihak pengadilan sendiri telah mengeluarkan putusan sela. Dimana dalam putusan itu, pengadilan meminta agar proses PAW itu ditunda sampai putusan sengketa itu memiliki kekuatan hukum tetap.

a�?a��Putusan sela yang dikeluarkan pengadilan tidak diindahkan baik oleh DPRD maupun gubernur. Ini sama saja tidak menghormati proses hukum yang tengah berlangsung,a��a�� katanya.

Irawansyah juga akan mengajukan gugatan baik secara pidana maupun perdata terkait proses PAW yang dilakukan DPRD KSB.

a�?a��DPRD dan gubernur telah dengan sengaja melawan putusan sela dari pengadilan. Sehingga tetap melaksanakan pelantikan. Karenanya, saya akan tempuh jalur pidana dan perdata,a��a�� ancamnya.

Sementara itu, Pemda KSB sendiri juga memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Wakil Bupati Fud Syaifuddin mengatakan, terkait persoalan hukum yang sedang ditempuh Irawansyah dalam proses pengusulan PAW ini sudah disampaikan Pemda KSB. Bupati bahkan telah menjelaskan tentang proses hukum yang sebenarnya tengah berlangsung dalam kasus tersebut.

a�?a��Pemda KSB juga sudah menyampaikan hal itu kepada gubernur NTB tentang proses hukum dalam kasus ini. Karena memang dalam UU ketika ada pihak yang sedang mengajukan gugatan tentu prosesnya harus ditunda dulu sampai berkekuatan hukum tetap,a��a�� katanya.

Dalam proses usulan PAW yang dilakukan DPRD pun juga terdapat catatan tentang proses hukum yang sedang berlangsung saat itu. Wabup mengatakan, gugatan hukum yang pernah ditempuh Irawansyah saat itu berbeda dengan gugatan yang diajukan di PN Sumbawa.

Wabup telah memerintahkan pihak Sekretariat DPRD untuk segera melakukan konsultasi terkait hal itu kepada BPK. Terutama terkait dengan mekanisme pembayaran gaji.

a�?a��Ini sudah terlanjur dilantik. Sementara di satu sisi ada putusan sela yang meminta agar prose situ ditunda sampai adanya proses hukum tetap,a��a�� A�ujarnya.

Terpisah Humas PN Sumbawa Reza Tyrama yang ditemui seusai persidangan kemarin mengatakan majelis hakim menolak gugatan seluruhnya Irawansyah selaku penggugat. Karena proses pemberhentian penggugat sebagai anggota partai dan anggota DPRD sesuai mekanisme dan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai Hanura sendiri. ”Dan dikeluarkan dengan keputusan DPP, DPD dan DOC Hanura Sumbawa Barat,” ujar Reza, kepada Radar Sumbawa (Lombok Post Group).

Diungkapkan, sudah ada keputusan dari Mahkamah Partai terkait pemberhentian penggugat. Dimana statusnya final dan mengikat. Hal inilah yang awalnya dinilai oleh penggugat tidak sesuai dengan ketentuan. Tentunya PAW terhadap penggugat apakah dilakukan atau tidak, tergantung mekanisme di DPRD dari keputusan partai itu sendiri.

Namun, jika penggugat masih menempuh upaya hukum lanjutan, secara prinsip segala upaya terhadap penggugat oleh partai tidak bisa dilakukan. Dijelaskan, jika berbicara secara hukum acara, segala macam kegiatan yang berhubungan dengan pokok perkara harus ditunda.

Dengan adanya putusan pokok ini, kepada penggugat diberikan waktu untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya dengan batas waktu 30 hari. Namun, kuasa hukum penggugat tidak hadir dalam persidangan. Seusai persidangan, penggugat juga belum memberikan pernyataan apapun. (far/run/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys